Dok. Logo Interpol. Foto: Ist/Kriminologi.id

7 September 1923 Interpol Terbentuk, Pernah Dikendalikan Nazi Jerman

Estimasi Baca:
Jumat, 7 Sep 2018 07:05:41 WIB

Kriminologi.id - Internasional Criminal Police Organization atau Interpol ternyata pernah berada di bawah kendali Nazi Jerman dan memindahkan kantor pusat Interpol pada 1942 ke Berlin, Jerman. Interpol pertama kali terbentuk pada 7 September 1923 dengan kantor pusat di Vienna, Austria, atas inisiatif kepala kepolisian Vienna, Dr. Johannes Schober.

Pembentukan Interpol telah dibahas sejak dilaksanakannya First International Criminal Police Congress yang digelar di Monako pada 1914 yang dihadiri oleh perwakilan dari 24 negara-negara di dunia. Dalam konferensi tersebut membahas cara melakukan kerja sama antarnegara untuk menyelesaikan masalah kejahatan, khususnya penangkapan dan prosedur ekstradisi, teknik identifikasi, dan sentralisasi data kejahatan. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan dari 24 negara-negara di dunia.

Pada tahun 1926, Sidang Umum Interpol yang digelar di Jerman membahas usulan untuk membentuk National Central Bureau (NCB) di negara-negara anggota Interpol untuk memudahkan koordinasi antar negara. Usulan tersebut baru diimplementasikan pada tahun 1927.

Kegiatan Interpol sempat mengalami vakum setelah peristiwa Anschluss Osterreichs yang menyepakati Austria secara de facto berada di bawah pemerintahan rezim Nazi Jerman. Begitu juga dengan Interpol, saat itu juga sempat berada di bawah kendali Nazi Jerman sehingga kantor pusat Interpol pada tahun 1942 dipindahkan ke Berlin, Jerman.

Setelah Perang Dunia berakhir pada 1946, Belgia memimpin pembangunan kembali organisasi Interpol. Kantor pusat juga dipindahkan dari Berlin, Jerman ke Paris, Perancis. Hingga akhirnya pada tahun 1989, kantor pusatnya ke Lyon, Perancis dan berganti penyebutan menjadi Sekretariat Umum atau Interpol General Secretariat.

Pada tahun ini juga Interpol memberlakukan sistem penandaan pelaku kejahatan berdasarkan warna seperti Red Notice untuk pelaku kejahatan yang paling dicari dan diyakini melarikan diri ke luar negeri.

Pengalaman organisasi yang pernah dikendalikan oleh pemerintahan Nazi Jerman akhirnya mendorong Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan pernyataan bahwa Interpol bukanlah organisasi pemerintah pada tahun 1949. Kemudian PBB merevisi dan mengeluarkan pernyataan baru bahwa Interpol adalah organisasi antar pemerintahan atau intergovernmental organization pada tahun 1971

Saat pertama kali dibentuk hanya 24 negara yang menjadi anggota Interpol, namun saat ini anggota Interpol adalah 192 negara. Indonesia sendiri awalnya mengirimkan dua orang perwakilan untuk meninjau acara Sidang Umum ICPO-Interpol ke-21 di Stockholm, Swedia pada tahun 1954.

Sepulangnya kedua utusan tersebut ke Indonesia, pembahasan tentang pembentukan NCB Indonesia terus dilakukan. Akhirnya  NCB Indonesia terbentuk setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.245/PM/1954 pada tanggal 5 Oktober 1954.

Surat keputusan tersebut menunjuk Jawatan Kepolisian Negara sebagai NCB Indonesia untuk mewakili pemerintah dalam organisasi ICPO- Interpol. Selanjutnya Kepala Kepolisian Negara ditunjuk untuk menjabat sebagai Kepala NCB Indonesia dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Perdana Menteri tersebut.

Hingga saat ini, Indonesia telah turut aktif dalam organisasi Interpol baik dalam melakukan pelatihan maupun melakukan operasi terpadu. Salah satunya Operasi Red Lotus III Tahun 2018 yang digelar di Bandara Ngurah Rai, Bali.

Selain itu, Indonesia juga telah melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang masuk dalam red notice Interpol. Misalnya yang terjadi pada Barysau Maksim yang ditangkap oleh kepolisian Indonesisa pada 10 Juni 2017.

Barysau Maksim merupakan warga negara Belarusia yang namanya telah masuk red notice control no. A-11555/12-2016 karena melakukan penipuan di Albania. Selanjutnya kepolisian Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah Alabania untuk menyerahkan dan memulangkan Barysau.

Kerjasama Indonesia dengan Interpol juga dilakukan untuk mencegah dan memberantas delapan jenis kejahatan yaitu terorisme, narkoba, perdagangan orang, pencucian uang, penyelundupan senjata, kejahatan siber, kejahatan ekonomi lintas negara, dan kejahatan di laut.

KOMENTAR
500/500