Seorang wanita pengungsi Rohingya menggendong anaknya di Kamp Pengungsian Kutupalong, Cox Bazar, Bangladesh, Minggu (1/10/2017). Foto: Antara Foto/Akbar Nugroho

Diplomat Filipina Pimpin Komisi Pelanggaran HAM Etnis Rohingya

Estimasi Baca:
Selasa, 31 Jul 2018 16:45:10 WIB

Kriminologi.id - Myanmar membentuk Komisi untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di negara bagian Rakhine. Pembentukan Komisi sebagai respon atas seruan kepada Myanmar untuk bertanggung jawab terhadap tuduhan pembersihan etnis Rohingya.

Kantor Kepresidenan Myanmar dalam pernyataan resminya pada Senin, 31 Juli 2018 sebagaimana diberitakan Reuters menyebut Komisi akan beranggotakan empat orang terdiri dari dua anggota dari Myanmar dan dua anggota asal mancanegara. 

Komisi akan dipimpin diplomat senior Filipina Rosario Manalo dan beranggotakan mantan Duta Besar Jepang untuk PBB Kenzo Oshima. Sedangkan dua anggota lokal adalah pengacara Mya Thein, dan ekonom yang juga mantan pejabat PBB Aung Tun Thet. 

Pada tahun lalu, Aung Tun Thet dipercaya pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi untuk memberi tanggapan mewakili Myanmar atas krisis Rohingya. Pada April lalu, Tun Thet mengatakan kepada surat kabar Bangladesh bahwa Myanmar "tidak memiliki niat melakukan pembersihan suku".

Komisi yang dibentuk itu akan menyelidiki tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM dan isu-isu terkait serangan Tentara Pembebasan Rohingya Arakan atau Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). 

Sebelumnya sebuah laporan menyebut lebih dari 700.000 orang etnis Rohingya meninggalkan negara bagian Rakhine di barat Myanmar setelah tindakan keras oleh militer yang dimulai Agustus lalu sebagai tanggapan atas serangan-serangan oleh ARSA terhadap pos keamanan militer Myanmar.

Myanmar telah menolak tuduhan-tuduhan melakukan pembersihan etnis dan membantah sebagai besar laporan melakukan kekejaman. Sebaliknya Myanmar menyalahkan tentara Rohingya yang disebut sebagai 'teroris'.

Pembentukan Komisi tersebut adalah bagian dari prakarsa nasional untuk menyelesaikan rujuk, perdamaian, stabilitas dan pembangunan di Rakhine.

Komisi itu juga salah satu dari beberapa yang dibentuk dalam beberapa bulan terakhir untuk menyelesaikan masalah di negara bagian Rakhine, yang oleh PBB diberi istilah "contoh buku teks pembersihan suku".

Redaktur: Reza Yunanto
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500