Ilustrasi penembakan Foto: Pixabay.com

Extra-judicial Killing Sebagai Alat Kontrol Kejahatan

Estimasi Baca:
Kamis, 2 Ags 2018 10:05:42 WIB

Kriminologi.id - Extra-judicial killing atau yang dikenal sebagai pembunuhan di luar peradilan kerap dilakukan oleh penegak hukum di beberapa negara di dunia. Tindakan extra-judicial killing ini di satu sisi dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia sedangkan di sisi lain dianggap sebagai tindakan tegas yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku kejahatan.

Salah satu contoh tindakan extra-judicial killing adalah yang dilakukan oleh Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Sejak menyatakan perang terhadap narkoba, Duterte memerintahkan petugas keamanan untuk tidak segan menembak mati para pengedar, penjual, dan pengguna narkoba di Filipina.

Menurut Human Rights Watch, tindakan Duterte ini merupakan langkah untuk mengontrol kejahatan narkoba di Filipina. Tindakan penegak hukum yang tegas dan keras akan menciptakan efek jera bagi para pelaku kejahatan khususnya narkoba.

Kriminolog Universitas Indonesia, Kisnu Widagso menegaskan adanya kepercayaan di kalangan penegak hukum dimana hukum yang tegas secara efektif akan menciptakan efek jera sehingga angka kejahatan turun.

“Duterte percaya penegakkan hukum hard approach akan menciptakan efek deterrence atau penggentarjeraan sehingga para pelaku berpikir ulang untuk melakukannya. Inilah kemudian yang diyakini dapat menurunkan angka kejahatan,” ujar Kisnu kepada kriminologi.id

Pemerintah Filipina mengklaim keberhasilan extra-judicial killing dalam memunculkan efek penggentar jera yang terlihat dari sejumlah orang yang terlibat narkoba menyerahkan diri kepada polisi.

Berdasarkan tulisan berjudul License To Kill: Philippine Police Killings in Duterte’s War on Drugs, ratusan orang menyerahkan diri kepada polisi setiap minggunya. Misalnya yang terjadi pada 1 Juli 2016 hingga 13 Juli 2016 ada 384 orang baik pengguna, penjual, maupun pengedar narkoba yang menyerahkan diri.

Sebenarnya selain tindakan extra-judicial killing, media juga memiliki peranan dalam memunculkan efek penggentarjeraan tersebut. Pemberitaan media yang berfokus pada kengerian tindakan penegak hukum, kondisi mengenaskan korban, dan kesedihan keluarga turut membangun efek penggentarjeraan atas tindakan extra-judicial killing yang dilakukan.

Pengajar Kriminologi Universitas Indonesia, Yogo Tri Hendiarto membenarkan bahwa media juga turut berperan dalam membentuk persepsi dan efek penggentarjeraan dalam diri seseorang.

“Media memang membantu menciptakan efek deterrence  itu di dalam masyarakat. Sehingga melalui pemberitaan itulah persepsi dibentuk, justru ini yang bisa memunculkan efek deterrence dengan lebih luas.” ujar Yogo melalui sambungan telepon kepada kriminologi.id

Namun penerapan extra-judicial killing juga memunculkan potensi penyalahgunaannya oleh penegak hukum. Hal ini juga mendapatkan perhatian Yogo, bahwa dalam pelaksanaannya juga penegak hukum tidak dapat melakukannya dengan semena-mena. Harus ada legalitas dan stándar operasional yang jelas dalam mengatur hal itu.

“Tidak bisa semena-mena. Harus ada kebijakan dan legal jurisdictionnya juga harus jelas. Selain itu SOPnya (standar operasional) juga merinci bagaimana polisi bisa menggunakan haknya untuk menembak.” Katanya.

Klaim keberhasilan Filipina atas tindakan extra-judicial killing dalam melakukan kontrol kejahatan khususnya narkoba ternyata ditentang oleh dunia internasional. Pasalnya, masalah hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah justru diabaikan oleh pemerintah Filipina.

Selain itu, United Nations Office on Drugs and Crime sebenarnya telah mengeluarkan hasil penelitian dimana eksekusi mati tidak efektif dalam menimbulkan efek jera.

Hal ini seperti yang terjadi di negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur dimana terjadi penurunan hampir 60 persen terhadap tingkat kejahatan pembunuhan justru setelah dihapuskannya eksekusi dan hukuman mati. Sehingga klaim yang disebutkan oleh Filipina tidak dapat sepenuhnya diterima oleh masyarakat internasional.

Sebelumnya, Operasi Kewilayahan Mandiri menjelang Asian Games 2018 yang digelar Polda Metro Jaya mendapat kritikan dari sejumlah lembaga advokasi. Mereka menilai operasi yang menewaskan 11 penjahat merupakan extra-judicial killing atau pembunuhan di luar putusan pengadilan yang dilakukan polisi.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta tindakan penembakan di tempat yang dapat menyebabkan orang meninggal dunia tanpa diadili melalui pengadilan dihentikan.

ICJR menilai, aparat kepolisian selaku perwakilan negara dalam menjaga keamanan masyarakat telah melegitimasi pelanggaran-pelanggaran atas HAM dengan dapat menembak di kepala terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku kejahatan atau tersangka.

Menanggapi kritikan tersebut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan penembakan terduga pelaku kriminal di tempat dilakukan sesuai dengan aturan dan merupakan tindakan tegas terukur. AS

KOMENTAR
500/500