Dok. Sidang PBB. Foto: un.org

Jadi Anggota DK PBB, Indonesia Dipercaya Menjaga Perdamaian Dunia

Estimasi Baca:
Jumat, 15 Jun 2018 10:05:43 WIB

Kriminologi.id - Indonesia kembali terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada hari Jumat, 8 Juni 2018. Seperti yang dilansir dalan website resmi PBB, Indonesia mendapatkan 144 suara mengalahkan Maladewa yang hanya berhasil mengumpulkan 46 suara.

Berdasarkan hasil pemilihan tersebut, maka Indonesia menjadi perwakilan bagi negara-negara Asia Pasifik di Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020.

Selain Indonesia, ada empat negara lainnya yang juga terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang mewakili regional wilayah masing-masing. Keempat negara tersebut adalah Afrika Selatan, Republik Dominika, Belgia dan Jerman.

Kelima anggota tidak tetap ini selanjutnya akan membantu kerja anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari Cina, Perancis, Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia.

Sebenarnya terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB bukan yang pertama kalinya. Seperti yang dilansir dari un.org, ini adalah kali keempat Indonesia terpilh setelah sebelumnya terpilih untuk periode 1973-1974, periode 1995-1996, dan periode 2007-2008.

Berdasarkan Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara perdamaian juga keamanan internasional.

Dewan Keamanan PBB juga yang menjadi leader dalam menentukan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai tindakan agresi dan ancaman terhadap perdamaian.

Selain itu, Dewan Keamanan PBB memiliki hak untuk memanggil negara-negara yang berseteru untuk mengupayakan penyelesaian secara damai. Dewan Keamanan PBB juga memiliki hak untuk memberikan rekomendasi metode dan tahapan penyelesaian konflik yang terjadi antar negara.

Ketika menangani masalah konflik yang terjadi di sebuah negara maupun terjadi antar dua negara, Dewan Keamanan PBB dapat melakukan investigasi dan mediasi, menetapkan prinsip-prinsip dasar ataupun perjanjian, menunjuk utusan khusus untuk mengupayakan perdamaian.  

Dewan Keamanan PBB juga dapat menginstruksikan gencatan senjata untuk mencegah meluasnya konflik. Tidak hanya itu, Dewan Keamanan PBB juga memiliki hak untuk menginstruksikan penggunaan kekuatan militer untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Pengiriman pasukan perdamaian ke daerah-daerah konflik bertujuan untuk membantu mengurangi ketegangan di lapangan dan bertujuan untuk memisahkan kekuatan dua pihak yang berkonflik sehingga tetap tenang selagi penyelesaian konflik secara damai sedang diupayakan.

Pada beberapa kasus tertentu, Dewan Keamanan PBB dapat menerapkan beberapa sanksi dan hukuman bagi negara-negara yang sedang berkonflik.

Misalnya seperti sanksi ekonomi, embargo senjata, pembayaran denda, dan larangan perjalanan bagi sejumlah tokoh-tokoh yang dianggap bertanggung jawab dalam konflik.

Secara hubungan internasional, Dewan Keamanan juga dapat memberikan sanksi berupa pemutusan hubungan diplomatik, blokade, dan bahkan melakukan aksi militer secara kolektif.

Fokus utama Dewan Keaman PBB adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab terhadap kebijakan dan pelaksanaan yang berpotensi memunculkan konflik.

Seringkali kebijakan tertentu dan pelaksanaannya mendapat kecaman secara Internasional karena melanggar hak-hak asasi manusia ataupun karena dianggap merugikan baik secara sosial, ekonomi, dan politik. RZ

KOMENTAR
500/500