Presiden Jokowi saat memberikan keterangan dihadapan wartawan. Foto: presidenri.go.id

Jokowi: Kebebasan Berpendapat, Berkumpul Jangan Tabrak Keamanan

Estimasi Baca:
Minggu, 2 Sep 2018 09:05:32 WIB

Kriminologi.id - Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa kebebasan berkumpul dan berpendapat di negara demokrasi ada aturan aturannya. Hal itu disampaikan dia terkait pembubaran deklarasi #GantiPresiden2019 di beberapa daerah.

 "Di negara demokrasi ada kebebasan berkumpul, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat tetapi sekali lagi ada aturannya, jangan sampai kita menabrak keamanan, menabrak ketertiban sosial," kata Presiden Jokowi usai menghadiri acara Partai Nasdem di Jakarta, Sabtu, 1 September 2018 malam.

Presiden Jokowi menyebutkan polisi telah melakukan sesuatu untuk menjaga ketertiban sosial dan menjaga keamanan.

"Nanti kalau misalnya polisi enggak melakukan apa-apa, kalau kemudian terjadi benturan yang disalahkan siapa? Polisi lagi," ujarnya.

Proses-proses pencegahan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, menurut dia, sudah menjadi tugas aparat.

"Kalau enggak ada pertentangan, enggak ada kontra, saya kira akan di mana-mana juga bisa dilakukan. Kalau ada pertentangan tentu saja polisi harus turun tangan," kata Jokowi.

Sebelumnya bakal calon Presiden RI 2019-2024 Prabowo Subianto mengecam pembiaran persekusi terhadap masyarakat yang mengekspresikan kebebasan dalam berpendapat yang dijamin konstitusi dan demokrasi hal itu terkait deklarasi #GantiPresiden2019 di beberapa daerah.

"Demokrasi menuntut kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan berhimpun," kata Prabowo di Jakarta, Sabtu, dalam diskusi bedah buku Indonesia Paradoks karyanya.

"Ada emak-emak mau deklarasi diusir. Diusir dari negaranya sendiri. Dia mau datang di kota, di negaranya. Dia diusir. Apakah republik semacam ini yang kita cita-citakan? Apakah republik semacam ini yang dicita-citakan pendiri bangsa?" katanya menambahkan.

Sebagai negara yang telah dewasa, 73 tahun merdeka, menurut Prabowo, seharusnya mengayomi rakyatnya yang berbicara dengan baik untuk mengeskpresikan pendapatnya dan memperjuangkan hak-haknya.

Ia menyatakan, sangat prihatin apabila aparat-aparat negara, milik negara, milik bangsa, milik seluruh rakyat Indonesia tidak mengerti mereka harus melindungi segenap bangsa Indonesia.

"Bukan sebab kalau alat negara, alat satu golongan. saya kira itu adalah pelanggaran UUD suatu negara," kata Prabowo. 

Manakala pelanggaran UUD dibiarkan, katanya lagi, sejarah manusia mengatakan bahwa rakyat tidak akan menerima bila tidak diperbaiki.

Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500