Etnis rohinya di Myanmar. Foto:rfa.org

Laporan Tim PBB Perkuat Kekejaman Militer Myanmar Terhadap Rohingya

Estimasi Baca:
Selasa, 28 Ags 2018 11:55:47 WIB

Kriminologi.id - Laporan Tim Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang Myanmar dinilai memperkuat bukti kekejaman negara itu terhadap etnis minoritas Rohingya. Amnesty International (AI) menilai kekejaman militer Myanmar layak untuk dibawa ke pengadilan internasional.

“Laporan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menginvestigasi kriminal yang independen dan dengan jelas bahwa pihak berwenang Myanmar tidak mampu membawa ke pengadilan yang bertanggung jawab,” ujar Direktur Penanggulangan Krisis AI Tirana Hassan dalam siaran pers dikutip dari Anadolu, Selasa, 28 Agustus 2018.

Menurut Tirana laporan tim PBB tersebut ini menambah banyak bukti memberatkan soal kekejaman militer Myanmar. Komunitas internasional menurutnya memiliki tanggung jawab untuk menjamin keadilan bagi etnis Rohingya.

Ketidakmampuan tersebut menurutnya menjadi penanda bahwa militer Myanmar menikmati impunitas, bahkan bebas melakukan kekejaman seperti itu lagi.

“DK PBB harus merujuk situasi di Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional sebagai masalah mendesak, penting bahwa negara-negara membentuk mekanisme melalui PBB untuk mengumpulkan dan mempertahankan bukti untuk proses pidana ke depan,” kata Tirana.

Dalam catatan AI, lebih dari 700.000 etnis Rohingya dipaksa melarikan diri dari Rakhine ke Bangladesh, termasuk perempuan dan anak-anak, ketika militer Myanmar melancarkan serangan meluas dan sistematis terhadap ratusan desa-desa Rohingya.

AI juga mendokumentasikan kejahatan dan pelanggaran HAM serupa oleh militer Miyanmar terhadap etnis minoritas di Kachin dan di sebelah utara Negara Bagian Shan, menurut Kirana.

Sebelumnya, sebuah tim ahli independen (FFM) yang ditunjuk oleh Dewan HAM PBB, merilis temuan kunci dan rekomendasi soal kekejaman militer Myanmar terhadap etnis Rohingnya. 

Laporan tersebut menegaskan, para pemimpin militer Myanmar harus diselidiki dan dituntut atas kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim Rohingya.

Laporan tersebut merupakan puncak dari wawancara, penelitian, dan analisis selama lebih dari satu tahun oleh misi pencari fakta yang diamanatkan oleh PBB. Laporan tersebut juga membantah pernyataan militer yang menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan hanya untuk menangani keamanan.

Misi pencarian fakta tersebut menyelidiki perilaku militer Myanmar secara luas sejak 2011. Misi tersebut melaporkan pola pelanggaran dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan di negara Kachin, Rakhine dan Shan. Tim tersebut juga melaporkan kejahatan berat di bawah hukum internasional.

Misi pencarian fakta tersebut juga menyimpulkan terdapat "informasi yang cukup" untuk membuka penyelidikan genosida dan kejahatan perang terhadap jenderal-jenderal senior Myanmar.

Redaktur: Achmad Sakirin
KOMENTAR
500/500