Konferensi pers Kontras terkait pembebasan murni Pollycarpus. Foto: Walda Marison/Kriminologi.id

Pollycarpus Bebas, Koalisi Ragukan Penuntasan Kasus Munir

Estimasi Baca:
Rabu, 29 Ags 2018 18:45:44 WIB

Kriminologi.id - Koalisi Keadilan Pembela Munir angkat bicara soal bebasnya Pollycarpus Budihari Priyanto. Pembebasan tersebut dinilai sebagai lemahnya pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

"Dengan bebasnya Pollycarpus itu menandakan Indonesia hanya mampu mengeksekusi pelaku pelaku lapangan saja," kata Putri Kanesia, Wakil Kordinator Bidang Advokasi KontraS dalam keterangan kepada pers di Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2018.

Menurutnya, masih banyak aktor yang menjadi otak pelaku pembunuh aktivis Munir Said pada 7 September 2004 itu yang masih jauh dari jeratan hukum. 

Beberapa aktor yang menjadi sorotan pihaknya diantaranya Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto, Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan eks Deputi V Badan Intelejen Nasional Muchdi PR.

Menurut Putri, tidak terkuaknya nama-nama besar tersebut dikarenakan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir bentukan pemerintah tidak pernah terungkap. Putri menganggap pemerintahan Presiden Joko Eidodo terkesan menghalang halangi masyarakat untuk membuka dokumen TPF tersebut.

Hilangnya dokumen TPF dianggap Putri sebagai alasan yang dibuat-buat. Dokumen tersebut dikabarkan hilang saat KontraS memenangkan gugatan di Komisi Informasi Pusat melawan Pemerintah.

"Saat putusan 10 Oktober 2016 dikatakan meskipun dokumen tidak ada tapi tidak menghilangkan tanggungjawab negara untuk mencari. Tapi beberap hari kemudian dokumennya hilang. Berarti dokumennya sempat ada. Bagaimana mungkin dokumen resmi negara bisa hilang?" kata Putri.

Seharusnya, lanjut Putri, hilangnya dokumen tersebut harus dikenakan konsekuensi hukum. "Dokumen itu kan dibentuk oleh tim dari pemerintah, ada anggaran pemerintah dalam proses bekerjanya. Kalau dokumennya hilang seperti ini harusnya ada konsekuensi hukumnya dong," jelasnya.

Oleh karena itu, tim Koalisi Keadilan Pembela Munir mendesak pemerintahan Presiden Jokowi mengusut tuntas kasus pembunuhan Munir melalui dua poin berikut:

1. Negara harus berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pembunuhan terhadap Almarhum Munir, yang dapat dibuktikan dengan Presiden Joko Widodo segera menyampaikan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir Kepada Publik.

2. Presiden memerintahkan jajarannya untuk melanjutkan proses hukum terhadap kasus meninggalnya Alm. Munir berdasarkan fakta-fakta yang muncul dan belum terungkap dalam laporan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.

Sebelumnya, Pollycarpus Budihari Priyanto terpidana pembunuh aktivis Hak Asasi Manusia atau HAM, Munir mengakhiri masa bimbingan pembebasan bersyarat. Terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir itu, bebas murni.

Kabag Humas Ditjen PAS, Ade Kusmanto mengatakan bebas murni didapat setelah Pollycarpus menjalani masa bimbingan pembebasan bersyarat sejak akhir November 2014.

Pembebasan bersyarat 29 November 2014, akhir masa bimbingan pembebasan bersyarat 29 agustus 2018," kata Ade, Rabu, 29 Agustus 2018.

Pollycarpus divonis hakim 14 tahun penjara lantaran terbukti bersalah atas meninggalnya Munir pada 7 September 2004. Selama masa penahanan 14 tahun, Pollycarpus mendapat remisi kurang lebih 4 tahun. 

Reporter: Walda Marison
Redaktur: Reza Yunanto
KOMENTAR
500/500