Ilustrasi: Hukum Cambuk Foto: Pixabay

Seks Dalam Mobil, Wanita Pasangan Sejenis Jalani Hukuman Cambuk

Estimasi Baca:
Senin, 3 Sep 2018 19:45:13 WIB

Kriminologi.id - Wanita pasangan sejenis yang melakukan seks dalam mobil menjalani hukuman cambuk di Malaysia pada Senin, 3 September 2018.

Pasangan wanita itu berusia 32 dan 22 tahun, ditangkap pada bulan April 2018 setelah kepergok di sebuah mobil di lapangan umum di negara bagian Terengganu.

Setelah mengaku bersalah, mereka dijatuhi hukuman enam pukulan dengan tongkat masing-masing dan denda 3.300 ringgit atau setara Rp 118 juta.

"Hukuman yang memadai harus dijatuhkan sehingga ini menjadi pelajaran dan pengingat untuk tidak hanya anda berdua, tetapi anggota masyarakat," kata hakim Syariah Kamalruazmi Ismail, seperti dilansir tndependent.co.uk.

Putusan itu, oleh pengadilan syariah di negara bagian Terengganu yang konservatif, memicu kemarahan para aktivis hak asasi manusia yang mengatakan bahwa komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT +) sedang menghadapi tekanan yang meningkat dari pemerintah mayoritas Muslim.

Malaysia memiliki sistem hukum jalur ganda, dengan pengadilan syariah mengelola beberapa kasus agama dan keluarga. Hukum perdata menetapkan penjara hingga 20 tahun, hukuman cambuk dan denda untuk oral atau seks anal (apakah sesama jenis atau sebaliknya).

Warga Muslim di negara tersebut juga diatur oleh hukum Islam tingkat negara bagian, yang sebagian besar menjalankan ketentuan yang melarang seks gay dan lesbian.

Amnesty International Malaysia mengatakan hukuman cambuk adalah penyiksaan dan meminta pemerintah untuk mencabut undang-undang yang memberlakukan hukuman terhadap komunitas yang terpinggirkan.

Dilansir Malay Mail, hukuman cambuk terhadap 2 wanita tersebut mendapat reaksi keras dari kelompok-kelompok wanita di Malaysia. Merela mendesak pemerintah untuk menghapuskan undang-undang pidana syariah.

Dalam sebuah memorandum kepada Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad dan Jaksa Agung Tommy Thomas, Kelompok Aksi Bersama untuk Kesetaraan Gender (JAG) juga mengatakan hukuman terhadap kedua wanita melanggar hak atas persamaan di bawah Pasal 8 (2) Konstitusi Federal, sebagai wanita tidak bisa dicambuk di bawah hukum federal tetapi dia bisa di bawah hukum syariah negara.

"Dalam jangka panjang, kami mendesak pemerintah untuk melakukan tinjauan komprehensif terhadap hukum Pidana Pelanggaran Syariah negara ini, dengan maksud untuk mencabut undang-undang tersebut, sehingga memungkinkan semua warga Malaysia untuk diatur oleh satu KUHP di bawah administrasi federal," JAG mengatakan dalam memorandum mereka.

Pada tahun 2005, Sisters in Islam, seorang anggota JAG menyerahkan sebuah memorandum kepada pemerintah untuk menegaskan kembali seruannya agar undang-undang Pelanggaran Pidana Syariah dicabut dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki dasar dalam teori dan praktik hukum Islam.

Hukum cambuk juga bagi JAG bertentangan dengan Konstitusi Federal dan bahwa mereka bertentangan atau tumpang tindih dengan KUHP dan undang-undang federal lainnya.

Penulis: Marselinus Gual
Redaktur: Syahrul Munir
KOMENTAR
500/500