Sidang Pembubaran HTI, Saksi Ahli: Ormas Tak Boleh Melawan Pancasila

Estimasi Baca :

Majelis hakim di sidang lanjutan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, (08/02/2018). Foto: Rahmat Kurnia/Kriminologi.id - Kriminologi.id
Majelis hakim di sidang lanjutan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, (08/02/2018). Foto: Rahmat Kurnia/Kriminologi.id
Ahli hukum administrasi negara Philipus M, Hadjon mengatakan pemerintah bisa membubarkan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. 

Kriminologi.id - Pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan HAM mendatangkan ahli hukum administrasi negara Philipus M. Hadjon dalam sidang lanjutan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. 

Dalam keterangan di muka persidangan, Philipus mengatakan bahwa pemerintah bisa membubarkan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. 

"Tidak ada yang boleh bertindak berlawanan (dengan) Pancasila," ujar ahli hukum dari Universitas Airlangga Surabaya itu di PTUN Jakarta, Kamis, 15 Maret 2018.

Baca: Sidang Gugatan HTI, Yusril Tegaskan Khilafah Masih Tataran Konsep

Hal itu dikatakan Philipus ketika menjawab pertanyaan tim kuasa hukum Kemenkumham yang bertanya apakah suatu perkumpulan dapat dicabut badan hukumnya apabila Anggaran Dasarnya mencantumkan Pancasila namun dalam praktiknya menyampaikan dakwah yang justru menentang Pancasila.

Menurut Philipus, bila dikaitkan dengan tindakan pemerintah melalui Menkumham yang menerbitkan suatu keputusan tentang izin pendirian suatu perkumpulan, maka Menkumham pun berwenang juga untuk mencabut kembali keputusan tersebut baik dalam rangka koreksi maupun penerapan sanksi administratif. 

Sanksi administratif yang dimaksud pun bisa bermacam-macam bentuknya. "Bisa berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan surat keterangan terdaftar, atau pencabutan badan hukum," jelas Philipus.

Baca: Sidang PTUN, Saksi Ahli Tak Tahu HTI Dibubarkan di Sejumlah Negara

Menurut Philipus, karakter penerapan sanksi administratif memang berbeda penerapannya dengan sanksi pidana. Sebab sanksi pidana ditujukan untuk pelaku, sedangkan sanksi andministratif ditujukan untuk perbuatan.

"Sanksi administratif tujuannya mengakhiri pelanggaran, maka dilakukan tanpa melalui putusan pengadilan dan pihak yang merasa dirugikan pun boleh menggugat," urai Philipus.

Sebelumnya, Kemenkumham telah mencabut keputusan tentang pengesahan pendirian Perkumpulan HTI. Keputusan yang disebut sebagai pembubaran HTI itu tertuang dalam SK Menkumham No. AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menkumham No. AHU-00282.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian Perkumpulan HTI. 

Baca Selengkapnya

Home Hard News Kamneg & HAM Sidang Pembubaran HTI, Saksi Ahli: Ormas Tak Boleh Melawan Pancasila

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan masuk terlebih dahulu
Silahkan tulis komentar kamu