Ilustrasi sengketa tanah. Ilustrasi Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Berbekal Akta Palsu, 8 Ahli Waris Gugat Tanah Samsat Jaktim

Estimasi Baca:
Rabu, 5 Sep 2018 18:45:41 WIB

Kriminologi.id - Sebanyak 8 orang yang mengaku sebagai ahli waris atas tanah milik Kantor Samsat Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, dibekuk Tim Subdit Harta Benda Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kedelapan orang tersebut ditangkap setelah menggugat Pemprov DKI Jakarta berbekal akta palsu.

Dari 8 orang yang dibekuk, salah satunya yakni berinisial S yang merupakan otak pelaku. S diketahui mengajak ketujuh rekannya untuk menggugat Pemprov DKI Jakarta menggunakan dokumen-dokumen palsu atas tanah tersebut.

“Tanah yang didugat oleh para pelaku seluas 2,9 hektare itu sejatinya milik Pemprov DKI Jakarta,” kata Wakil Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, 5 September 2018. 

Ade mengungkapkan, tanah tersebut awalnya milik seseorang berinisial J yang tinggal di sekitar lokasi. Namun, tanah itu kemudian dialihkan kepemilikannya pada tahun 1985 setelah dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta. 

Selanjutnya, 7 tahun kemudian atau pada 1992, kata Ade, status sertifikat tanah tersebut berubah menjadi hak pakai oleh Pemprov DKI Jakarta. Akan tetapi pada tahun 2014 muncul sekelompok orang yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut. Mereka adalah tersangka S dan 7 orang kenalannya yang mengaku sebagai ahli waris tanah tersebut dari seseorang bernama Ukar.

“S kemudian menyampaikan kepada ketujuh ahli waris apakah mereka menginginkan tanah tersebut diambil alih kembali. Apabila berminat, S menginstruksikan kepada mereka agar memproses dokumen-dokumen palsu miliknya. S kemudian menjanjikan keuntungan sekitar 25% kepada ketujuh orang tersebut,” ujar Ade.

Menurut Ade, tujuh orang yang dijanjikan mendapat keuntungan oleh S tersebut tidak mungkin sebagai ahli warisnya. Sebab, tidak mungkin mereka mau jika cuma kebagian sebesar 25% keuntungan dari hasil gugatan yang dimenangkan.

"Kronologisnya, ketika Pemprov DKI Jakarta sudah menggunakan aset tanah tersebut sebagai kantor Samsat Jakarta Timur yang terletak Cipinang Cempedak, kemudian ada sekelompok orang yang menggugat aset tanah tersebut pada 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur," tutur Ade.

Ketika S dan ketujuh rekannya melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka sempat menang dengan menggunakan dasar gugatan berupa sertifikat hak milik yang diduga palsu. Namun belakangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah DKI Jakarta menyatakan dokumen tersebut palsu.  

"Sudah ada keterangan tertulis yang menyatakan sertifikat tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Timur. Selain itu, mereka juga menggunakan akta jual beli (AJB) antara para ahli waris dengan pemilik lama yang ternyata juga palsul," ucap Ade.

Ade menambahkan, setelah pihaknya melakukan konfirmasi ke pihak notaris yang namanya dicantumkan pada Akta Jual Beli (AJB) milik tersangka S, ternyata notaris tersebut mengaku sudah pensiun bertepatan dengan waktu terbitnya akta tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka S dan ketujuh rekannya dijerat Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, kemudian Pasal 264 KUHP tentang Pemalsuan Akta Otentik, serta Pasal 266 KUHP tentang Penempatan Keterangan Palsu ke dalam akta otentik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Reporter: Erwin Maulana
Penulis: Tito Dirhantoro
Redaktur: Reza Yunanto
KOMENTAR
500/500