Dok. Sjamsul Nursalim pemilik BDNI. Foto: Ist/Kriminologi.id

BPK Temukan 4 Penyimpangan dalam Penyelesaian Utang Sjamsul Nursalim

Estimasi Baca:
Senin, 6 Ags 2018 15:10:03 WIB

Kriminologi.id - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan empat penyimpangan dalam Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim. Penyimpangan itu ditemukan saat BPK melakukan audit investigatif terhadap Master Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA) yang dijadikan dasar penyelesaian utang.

"Ada empat jenis penyimpangan yang kami temukan di sini," kata Auditor Utama BPK RI I Nyoman Wara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018.

Nyoman Wara adalah auditor BPK yang terlibat dalam audit investigatif mengenai kerugian negara yang timbul akibat penyimpangan dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham BDNI pada 2004.

"Penyimpangan pertama, misrepresentasi piutang petani tambak senilai Rp 4,8 triliun. Sjamsul Nursalim menyatakan Rp 4,8 triliun aset lancar pada perhitungan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) pada perhitungan MSAA padahal kenyataannya kondisi macet. Piutang dimiliki PT DCD dan PT YM, saham keduanya diserahkan untuk penyelesaian kewajiban sehingga berdasarkan MSAA, seharusnya Sjamsul Nursalim mengganti atas misrepresentasi tersebut," jelas Nyoman.

Menurut Nyoman, dalam pasal 1 ayat 1 MSAA, nilai yang dikurangkan dalam perhitungan JKPS adalah sebesar nilai pasar aset.

Tapi Sjamsul menyerahkan aset yang tidak memenuhi kriteria lancar dan tidak diungkapkan kondisi sebenarnya sehingga terjadi pelanggaran jaminan dari Sjamsul dan menimbulkan kerugian negara.

Perbuatan Sjamsul juga melanggar pasal 49, 72, 12 ayat 2 a dalam MSAA yaitu soal pemegang saham akan memperbaharui dari waktu ke waktu kalau ada perubahan aset dan bila pemegang saham tidak dipenuhi, maka Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bisa meminta ganti kerugian kepada pemegang saham.

"Penyimpangan kedua, pengalihan penanganan aset kredit tanpa melibatkan Aset Manajemen Investasi (AMI)," tambah Nyoman.

Dalam laporannya, Nyoman mengatakan pada 21 Mei 2002, ketua BPPN Sjafruddin Arsyad Temenggung memerintahkan pemindahan penanganan kredit petambak dari litigasi pada divisi litigasi untuk direstrukritasi oleh divisi Aset Manajemen Kredit (AMK) tanpa melibatkan divisi AMI menangani PKPS.

Sehingga penyelesaian misrepresentasi tidak lagi melalui pertanggung jawaban pemegang saham sekaligus tidak sesuai dengan keputusan KKSK pada 13 Mei 2002 yaitu keputusan KKSK memerintahkan BPPN melibatkan divisi AMI.

"Penyimpangan ketiga, proses persetujuan penyelesaian kewajiban saham oleh KKSK tanpa mempertimbangkan penyelesaian misreprsentasi. Ketua BPPN diduga tidak memberikan informasi lengkap sesungguhnya bahwa piutang kepada petambak merupakan aset bank yang diperhitungkan dalam penetapan JKPS dan Sjamsul masih memiliki kewajiban tambahan JKPS yang telah dihitung dalam MSAA," terang Nyoman.

Padahal, kata Nyoman, rapat KKSK pada 7 Oktober 2002 memerintahkan BPPN untuk melaporkan rincian lebih lanjut atas penanganan PKPS Sjamsul Nursalim termasuk menyelesaikan permasalahan PT Dipasena Citra Darmadja (DCD).

"Penyimpangan keempat, penerbitan SKL terjadi sebelum penyelesaian misrepresentasi karena ketua BPPN menandatangani akta perjanjian penyelesaian akhir No.16 tertanggal 12 April 2004 dan menerbitkan SKL tertanggal 26 April 2004 meski diketahui Sjamsul belum selesaikan misrepresentasi nilai utang BDNI petambak senilai Rp 4,8 triliun," kata Nyoman.

Menurut Nyoman, berdasarkan empat penyimpangan itu, perbuatan Sjamsul Nursalim sebagai pemilik BDNI menyebabkan kerugian negara senilai Rp 4,58 triliun yang berasal dari pengurangan janji aset yang diserahkan Rp 4,8 triliun, dikurangi penjualan piutang oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sebesar Rp 220 miliar.

"Sjamsul Nursalim tidak menyelesaikan kewajibannya, atau cidera janji dengan melakukan mispresresentasi piutang petambak senilai Rp 4,8 triliun," tegas Nyoman.

Nyoman dihadirkan menjadi saksi untuk terdakwa Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 2002-2004 Syafruddin Arsyat Temenggung.

Syafruddin didakwa bersama-sama dengan Dorodjatun Kuntjoro-Djakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), serta pemilik BDNI Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim dalam perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham yang merugikan keuangan negara Rp 4,58 triliun.

BDNI adalah salah satu bank yang dinyatakan tidak sehat dan harus ditutup saat krisis moneter pada 1998. BDNI mengikuti Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan pola perjanjian "Master Settlement Aqcuisition Agreement" (MSAA).

Redaktur: Reza Yunanto
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500