Sjamsul Nursalim pemilik BDNI. Foto: Ist/Kriminologi.id

BPK Ungkap 3 Bukti Kredit Sjamsul Nursalim Ternyata Macet

Estimasi Baca:
Senin, 6 Ags 2018 17:10:54 WIB

Kriminologi.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan tiga bukti terkait macetnya kredit Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang diakui sebagai aset dan diserahkan pemilik BDNI Sjamsul Nurslaim kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Tiga bukti itu diungkap auditor utama BPK Nyoman Wara saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Kenapa kita berpendapat macet? Ada tiga bukti yang kami temukan. Pertama, pada saat bank 'take over, BPPN minta Ernst and Young untuk me-review terhadap aset dari BDNI per-3 April 1998. Dalam laporan 19 Mei 1998 dinyatakan bahwa 99,99 persen kredit dalam kategori agrikultur adalah macet," kata Nyoman di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018.

Bukti kedua, kata Nyoman, ditemukan saat mengaudit analisis Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terhadap BDNI.

"Kedua, analisis BPPN mengecek aset petambak, sejak Februari 1998 sudah tidak ada pembayaran rupiah, pembayaran dolar sudah tidak dilakukan sejak Agustus maka pada Oktober atau September 1998 saat memasuki MSAA sudah dikategorikan macet," tambah Nyoman.

Bukti ketiga, disebutkan Nyoman, yaitu pada Oktober 1999 ada review dari Arthur Anderson sebagai perusahaan audit publik untuk melihat gambaran kredit tersebut. Review tersebut menemukan fakta nilainya dari Rp 4,8 triliun yang dipresentasikan Sjamsul, nilainya hanya Rp 333 miliar.

"Kalau menurut kami, jika menggunakan terminologi MSAA itu disebut pelaggaran pernyataan dan jaminan atau yang disebut misrepresentasi," kata Nyoman.

Nyoman Wara adalah auditor BPK yang melakukan audit investigatif mengenai kerugian negara yang timbul akibat penyimpangan dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI pada 2004.

Ia menjadi saksi untuk terdakwa Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 2002-2004 Syafruddin Arsyat Temenggung menjadi terdakwa bersama-sama dengan Dorodjatun Kuntjoro-Djakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) serta pemilik BDNI Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim dalam perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham yang merugikan keuangan negara Rp 4,58 triliun.

BDNI adalah salah satu bank yang dinyatakan tidak sehat dan harus ditutup saat krisis moneter pada 1998. BDNI mengikuti Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan pola perjanjian Master Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA).

BPPN menentukan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) per 21 Agustus 1998 memiliki utang (kewajiban) sebesar Rp 47,258 triliun yang terdiri dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 35,6 triliun dan sisanya adalah simpanan pihak ketiga maupun letter of credit.

Sedangkan aset yang dimiliki BDNI adalah sebesar Rp 18,85 triliun termasuk di dalamnya utang Rp 4,8 triliun kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) milik Sjamsul Nursalim yang awalnya disebut Sjamsul sebagai piutang padahal sebenarnya adalah utang macet misrepresentasi.

Dari jumlah Rp 4,8 triliun itu, sejumlah Rp1,3 triliun dikategorikan sebagai utang yang dapat ditagihkan atau sustainable debt, dan dibebankan kepada petambak plasma dan yang tidak dapat ditagihkan atau unsustainable debt sebesar Rp 3,5 triliun yang dibebankan kepada Sjamsul sebagai pemilik PT DCD dan PT WM berdasarkan keputusan KKSK pada 27 April 2000 yang dipimpin Kwik Kian Gie.

Namun berdasarkan keputusan KKSK pada 29 Maret 2001 yang dipimpin Rizal Ramli, utang yang dapat ditagih menjadi Rp 1,1 triliun dan utang tidak dapat ditagih menjadi Rp 1,9 triliun berdasarkan kurs Rp 7.000/dolar AS.

Namun demikian, Sjamsul pada akhirnya tetap menolak membayarkan utang tersebut.

Redaktur: Reza Yunanto
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500