Ilustrasi kredit macet. Ilustrasi: Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id

Kredit Fiktif Rp 43 M, Jaksa Duga Oknum Bank Riau Catut Nama Debitur

Estimasi Baca:
Minggu, 2 Sep 2018 21:05:51 WIB

Kriminologi.id - Oknum Bank Riau-Kepulauan Riau atau BRK Cabang Pembantu Dalu-Dalu, Kabupaten Rokan Hulu diduga melakukan kredit fiktif senilai Rp 43 miliar. 

Dugaan korupsi kredit fiktir itu diketahui setelah kredit yang dikeluarkan macet dan terungkap nama para beditur ternyata dicatut oknum BRK.

Kejaksaan Tinggi Riau kemudian mengajukan permohonan perhitungan kerugian negara (PKN) guna menyelidiki dalam upaya penyelidikan dugaan korupsi yang terjadi pada 2010 hingga 2014 silam tersebut.

"Pengajuan permohonan audit sudah kami sampaikan. Sekarang tinggal menunggu jawabannya, siapa auditornya. Segera disampaikan," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau Muspidauan, di Pekanbaru, Minggu, 2 September 2018.

Penyidik Kejati Riau, ia menjelaskan, telah memeriksa sebanyak 80 debitur, dari total 110 debitur sebagai saksi. 

"Dari internal (Bank Riau-Kepulauan Riau) juga sudah diperiksa," ujar Muspidauan.

Selain itu, ia menambahkan, juga menyita sejumlah dokumen terkait pengucuran kredit. Dokumen itu akan dilampirkan di dalam berkas perkara, dan diklarifikasi dengan pihak-pihak terkait.

Muspidauan mengatakan, penyidikan saat ini masih bersifat umum, yang artinya belum ada penetapan tersangka. 
Jika seluruh saksi dan alat bukti telah terkumpul, penyidik selanjutnya akan melakukan gelar perkara.

Dugaan korupsi kredit fiktif itu terjadi dalam rentang waktu 2010 hingga 2014 silam. Sebanyak 110 debitur disebut-sebut memperoleh bantuan dana dari Bank Riau-Kepri (BRK) sebesar Rp 43 miliar.

Belakangan, dari pemeriksaan saksi terungkap para debitur itu dicatut namanya atau hanya dipinjam nama dengan meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Selain itu, ada juga debitur yang dijanjikan plasma atau pola kerja sama dalam pembentukan kebun kelapa sawit. Hal itu dilakukan karena ada hubungan baik antara debitur dengan pimpinan BRK Cabang Dalu-Dalu saat itu.

Kenyataannya, para debitur tidak menerima pencairan kredit. Mereka hanya menerima sekitar Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu karena telah meminjamkan KTP dan KK guna pencairan kredit. Kuat dugaan ada oknum BRK yang menggunakan nama para debitur untuk pengajuan kredit.

Kasus itu mulai mencuat ketika kredit yang diberikan justru macet. Saat pihak bank melakukan penagihan, baru diketahui bahwa sebagian besar debitur tidak pernah mengajukan dan menerima pencairan kredit.

Selain itu, agunan kredit juga diketahui fiktif. Hal ini tentunya menambah pelik permasalahan ini. Hingga akhirnya, kredit mengalami kemacetan dan disidik Kejati Riau sejak akhir April 2018.

Kejati Riau menargetkan segera merampungkan kasus itu dalam waktu dekat, termasuk mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi tersebut.

Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500