Ketua Bawaslu, Abhan melaporkan PSI ke Bareskrim Polri (17/5/2018). Walda Marison/Kriminologi.id

Pasang Iklan di Koran Jawa Pos, PSI Dilaporkan Bawaslu ke Bareskrim  

Estimasi Baca:
Kamis, 17 Mei 2018 14:50:10 WIB
Partai Solidaritas Indonesia dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri karena dianggap melanggar UU Pemilu.

Kriminologi.id - Ketua Bawaslu RI, Abhan melaporkan petinggi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan tersebut terkait pemasangan iklan partai baru peserta Pemilu 2019 itu di koran Jawa Pos besutan Dahlan Iskan.

"Yang dilaporkan Sekjen dan Wasekjen Partai Solidaritas Indonesia," kata Abhan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Mei 2018.

Menurut Abhan, pihaknya melaporkan PSI karena dianggap melakukan kampanye di luar jadwal kampanye yang telah ditentukan. Kampanye tersebut ditandai dengan beriklan di koran Jawa Pos

"Pelanggaran tersebut merujuk pada pasal 492 dalam Udang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum " ujarnya.

Seperti diketahui, Pasal 492 dalam Udang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU (Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kunrngan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Karena melanggar UU pemilu, pihak Bawaslu mengaku menyiapkan beberapa bukti guna mendukung pokok aduan yang dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Namun, dirinya enggan menjelaskan sejumlah barang bukti yang dibawa tersebut.

"Pokoknya banyak (barang bukti). Intinya laporannya telah kita sampaikan ke Polisi," tuturnya.

PSI memasangkan iklan di Koran Jawa Pos pada akhir April 2018. Dalih PSI, iklan tersebut bukan untuk kepentigan kampanye, melainkan hanya memberikan informasi bahwa PSI melakukan survei nama-nama yang berpotensi maju pada pemilu mendatang. 

Meskipun demikian, pihak Bawaslu menilai hal tersebut melanggar jadwal kampanye yang seharusnya baru dimulai pada 23 September 2018.

"Biar penyidik nanti lihat perkembangan selanjutnya," tutur Abhan. TD

Reporter: Walda Marison
Penulis: Tito Dirhantoro
KOMENTAR
500/500