Bareskrim ungkap kasus bawang putih asal China pembawa penyakit. (31/5/2018). Foto: Walda Marison/Kriminologi.id

Polisi Belum Tahan Ketua Asosiasi Pengusaha Bawang Putih Indonesia

Estimasi Baca:
Jumat, 13 Jul 2018 14:11:27 WIB

Kriminologi.id - Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri, Kombes Daniel Silitonga mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum menahan Ketua Asosiasi Pengusaha Bawang Putih Indonesia, Pieko Njoto Setiadi.

Padahal, pemilik PT Fajar Mulia Transindo (FMT) dan PT Citra Gemini Mulia (CGM) sudah berstatus tersangka kasus dugaan penyalahgunaan izin impor bawang putih.

"Belum dilakukan penahanan," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 13 Juli 2018.

Ia menjelaskan, pihaknya, masih mendalami kasus tersebut. "Masih pendalaman, nanti kalau sudah lengkap, akan kami jelaskan," ujar Daniel Silitonga.

Penyidik, menurut dia, sudah memeriksa beberapa saksi untuk dimintai keterangan, termasuk dari internal Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). 

"Ada yang sudah dimintai keterangan, tapi saya belum evaluasi karena banyak kasus lain," katanya.

Sebelumnya Bareskrim Polri telah menyita 300 ton bawang putih di sebuah gudang di kawasan Surabaya, Jawa Timur, karena diduga ada penyalahgunaan izin impor.

Izin impor bawang putih ini seharusnya dilaksanakan PT Pertani (Persero) sesuai yang tertera dalam dokumen perjanjian ekspor impor. Namun, ternyata pelaksanaan impor dilakukan PT CGM (Citra Gemini Mulia).

Selain itu, di antara 300 ton bawang putih tersebut, sebanyak tujuh ton merupakan bibit bawang putih yang diimpor perusahaan rekanan PT PTI yaitu PT TSR (Tunas Sumber Rejeki).

Penyidik Bareskrim pun menetapkan empat tersangka dalam kasus ini antara lain Direktur PT TSR inisial TKS yang telah ditangkap polisi. Kemudian, tiga tersangka lainnya yakni Direktur Operasional PT Pertani berinisial MYI, Direktur PT. CGM inisial TDJ dan tersangka Pieko Njoto Setiadi.

Keempat pelaku dijerat dengan Pasal 144 Jo Pasal 147 UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan serta Pasal 62 Jo Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang TPPU Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman lima tahun penjara atau denda Rp 6 miliar dan paling lama 20 tahun penjara atau denda Rp 10 miliar.

Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500