Sjamsul Nursalim. Foto: Ist/Kriminologi.id

Saksi: Ratas Kabinet Setuju Utang Nursalim Dipangkas Jadi Rp 1,1 T

Estimasi Baca:
Kamis, 12 Jul 2018 17:10:40 WIB

Kriminologi.id - Mantan Deputi Ketua Aset Manajemen Kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional (AMK BPPN) Mohammad Syahrial bersaksi di pengadilan dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban atau Surat Keterangan Lunas (SKL) pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDN) Sjamsul Nursalim yang merugikan keuangan negara Rp 4,58 triliun.

Syahrial menuturkan, rapat kabinet terbatas ikut mengesahkan utang Sjamsul Nursalim dari Rp 4,8 triliun menjadi Rp 1,1 triliun.

Syahrial mengatakan itu dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Wayan Riana dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis, 12 Juli 2018.

"Dalam BAP saudara nomor 37 pada 11 Februari 2004, 'Ketua BPPN menghadiri rapat kabinet terbatas (Ratas) dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri, dan dalam Ratas, Ketua BPPN melaporkan bahwa sudah menetapkan utang petambak Rp 1,1 triliun dan saya diminta untuk menyiapkan bahan-bahan untuk mendapatkan persetujuan KKSK'. Apakah hal ini benar?" tanya jaksa Wayan. 

"Benar kita deputi diperintahkan untuk menyiapkan materi ketua BPPN untuk ratas termasuk aset Dipasena, bahwa Dipasena ini disetujui dari ketua BPPN atas hasil Ratas menyetujui aset dipasena menjadi Rp 1,1 triliun dan diminta ke saya untuk membuat persetujuan ke KKSK," jawab Syahrial.

Syahrial mengatakan Ketua BPPN Syafruddin Temenggung dalam memberi arahan tersebut tidak dalam bentuk memo resmi dan hanya berupa arahan yang mengatakan kalau utang Rp 1,1 triliun telah disetujui.

"Tidak ada memo, hanya info dari ketua BPPN untuk membuat mengenai Rp 1,1 triliun yang sudah di-endorse di sidang kabinet," kata Syahrial.

Dengan arahan tersebut, kata Syahrial, unstainable debt PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wahcyuni Mandira (WM) milik Sjamsul Nursalim senilai Rp 2,8 triliun berdasarkan kurs Rp 8.500 per dolar AS tidak lagi ditagihkan.

"Keputusan BPPN penghapusan atas porsi utang petambak Rp 2,8 triliun sesuai sidang kabinet 11 Februari 2004 memperhatikan sebagaimana PP 17/1999 tentang BPPN bahwa BPPN berperan atas tanggung jawab sosial 11 ribu petambak plasma disamping membantu dalam pemulihan roda perekonomian khususnya di Lampung," ungkap Syahrial.

Syarial menjadi saksi untuk Syafruddin Arsyad Temenggung yang didakwa bersama-sama dengan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorojatun Kuntjoro-Jakti serta pemilik BDNI Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim melakukan dugaan korupsi penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham BDNI yang merugikan keuangan negara Rp 4,58 triliun.

BDNI adalah salah satu bank yang dinyatakan tidak sehat dan harus ditutup saat krisis moneter pada 1998. BPPN menentukan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) per 21 Agustus 1998 memiliki utang (kewajiban) sebesar Rp 47,258 triliun.

Sedangkan aset yang dimiliki BDNI adalah sebesar Rp 18,85 triliun termasuk di dalamnya utang Rp 4,8 triliun kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) milik Sjamsul Nursalim.

Dari jumlah Rp 4,8 triliun itu, sejumlah Rp 1,3 triliun dikategorikan sebagai utang yang dapat ditagihkan (sustainable debt) dan yang tidak dapat ditagihkan (unsustainable debt) sebesar Rp 3,5 triliun.
 

 NL
KOMENTAR
500/500