Syafruddin Arsyad Temenggung. Foto: Antaranews.com

Skandal BLBI, Syafruddin Temenggung Dituntut 15 Tahun Penjara

Estimasi Baca:
Senin, 3 Sep 2018 16:30:44 WIB

Kriminologi.id - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dalam kasus penghapusan piutang Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

Jaksa menyebut tindakan Syafruddin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun.

Jaksa Haerudin yang membacakan tuntutan meminta mejelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Haerudin mengungkapkan, sejumlah hal yang memberatkan dalam perbuatan Syafruddin, antara lain karena terdakwa merupakan pelaku yang aktif dan melakukan peran yang besar dalam pelaksanaan kejahatan.

Selain itu, pelaksanaan kejahatan menunjukkan adanya derajat keahlian dan perencanaan lebih dahulu.

"Akibat perbuatan terdakwa itu, telah menimbulkan kerugian negara yang cukup besar dan terdakwa tidak mengakui secara terus terang dan tidak menyesali perbuatannya," kata Haerudin.

Dalam amar tuntutannya, Jaksa mengatakan bahwa ada kehendak yang sama antara Syafruddin, dan tersangka lainnya yaitu mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan dua pemiliki BDNI yaitu Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim untuk menghilangkan hak tagih negara dalam hal ini BPPN kepada Sjamsul Nursalim dengan cara menghapus piutang BDNI kepada petambak PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM).

Setelah itu, Syafruddin menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham meski Sjamsul belum menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana yang dijanjikan dalam Master Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA).

"Kehendak itu direalisasikan dengan cara kerja sama yang erat dan disadari oleh Syafruddin Arsyad Temenggung, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Sjamsul Nurslaim, dan Itjih S. Nursalim untuk menyatakan Sjamsul Nursalim tidak melakukan misrepresentasi atas piutang BDNI kepada petambak PT DCD dan PT WM sehingga Sjamsul dianggap memenuhi kewjaiban dalam MSAA," ungkap jaksa.

BPPN menentukan jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) per 21 Agustus 1998 memiliki utang (kewajiban) sebesar Rp 47,258 triliun yang terdiri atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp35,6 triliun dan sisanya adalah simpanan pihak ketiga maupun "letter of credit".

Aset yang dimiliki BDNI adalah sebesar Rp 18,85 triliun termasuk di dalamnya utang Rp4,8 triliun kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) milik Sjamsul Nursalim yang awalnya disebut Sjamsul sebagai piutang, padahal sebenarnya adalah utang macet (misrepresentasi).

Dari jumlah Rp 4,8 triliun itu, sejumlah Rp1,3 triliun dikategorikan sebagai utang yang dapat ditagihkan (sustainable debt) dan dibebankan kepada petambak plasma dan yang tidak dapat ditagihkan (unsustainable debt) sebesar Rp3,5 triliun yang dibebankan kepada Sjamsul sebagai pemilik PT DCD dan PT WM berdasarkan keputusan KKSK pada tanggal 27 April 2000 yang dipimpin Kwik Kian Gie.

Namun, berdasarkan keputusan KKSK pada tanggal 29 Maret 2001 yang dipimpin Rizal Ramli, utang yang dapat ditagih menjadi Rp1,1 triliun dan utang tidak dapat ditagihmenjadi Rp1,9 triliun berdasarkan kurs Rp7.000,00/dolar AS. Sjamsul tetap menolak membayarkan utang tersebut.

Syafruddin lalu memerintahkan anak buahnya membuat verifikasi utang tersebut dan berkesimpulan seluruh utang "sustainable" dan "unstainable" adalah Rp 3,9 triliun dengan kurs Rp 8.500,00/dolar AS pada tanggal 21 Oktober 2003 yang dilaporkan dalam rapat terbatas pada bulan 11 Februari 2004 yaitu utang yang dapat ditagih ke petambak Rp 1,1 triliun dan utang tak tertagih Rp 2,8 triliun.

Bahkan, pada tanggal 13 Februari 2004 di bawah kepemimpinan Dorodjatun, KKSK menyetujui penghapusan utang PT DCD dan PT WM sehingga tinggal utang petambak senilai Rp1,1 triliun dengan perincian utang petambak menjadi Rp100 juta/petambak dikalikan 11.000 petambak dari tadinya utang Rp135 juta/petambak.

Belakangan saat dijual ke investor, dana untuk negara tinggal Rp 220 miliar karena Rp 880 miliar dipergunakan sebagai utang baru petambak yaitu Rp80 juta/petambak sehingga pendapatan negara yang seharusnya Rp 4,8 triliun menjadi tinggal Rp 220 miliar atau negara dirugikan Rp 4,58 triliun berdasarkan audit investigasi BPK RI.

Redaktur: Reza Yunanto
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500