Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja . Foto: Bawaslu.go.id

Alasan Bawaslu Loloskan 12 Bacaleg Mantan Napi Koruptor 

Estimasi Baca:
Senin, 3 Sep 2018 17:05:46 WIB

Kriminologi.id - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu meloloskan 12 bakal calon legislatif atau bacaleg mantan koruptor. Bacaleg tersebut tersebar di beberapa provinsi.

Beberapa di antaranya adalah berasal dari wilayah Bulukumba, Palopo, DKI Jakarta, Belitung Timur, Mamuju, Tojo Una-Una, Aceh, Toraja Utara, Sulawesi Utara, Rembang, dan Pare-Pare.
 
Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja menilai, ketentuan mengenai sanksi bagi bacaleg mantan koruptor bukan merupakan syarat calon seperti yang tertulis dalam Pasal 240 UU 7 tahun 2017 juncto Pasal 7 PKPU 7 tahun 2018.

"Pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota yang terdapat norma parpol tidak mengajukan bakal calon mantan terpidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 3 PKPU 20 tahun 2018, merupakan norma hukum baru karena tidak terdapat dalam UU 7 thn 2017 (vide pasal 241 UU 7 thn 2017)," katanya kepada Kriminologi.id, Senin 3 September 2018.

Mengenai hasil verifikasi dan atau laporan masyarakat terbukti bakal calon yang diajukan parpol tidak sesuai pakta integritas, menurut dia, parpol dapat mengganti bakal calon tersebut. Hal itu sesuai dengan Pasal 18 ayat 15 PKPU 20 tahun 2018. 

"Frasa dapat dalam penerapannya bisa dilakukan atau tidak dilakukan. Bukan suatu kewajiban. Diberikan alternatif pilihan keputusan bagi partai politik untuk mengganti bakal calon mantan terpidana korupsi," ujar Bagja.

Ia menjelaskan, KPU juga tidak bisa mencoret bacaleg yang tidak memenuhi persyaratan karena merupakan mantan korupsi. Alasannya, yang mengajukan pakta integritas adalah para pimpinan parpol dan bukan bacaleg. Belum lagi, tidak ada syarat calon yang melarang mantan terpidana korupsi.

"Dalam isi pakta integritas tentang pembatalan bakal calon mantan terpidana korupsi, tidak ditemukan norma hukumnya dalam UU 7 tahun 2017 dan PKPU 20 tahun 2018," kata Bagja.

Ia menambahkan, pakta integritas parpol, yang merupakan bukti pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR/DPRD Prov/DPRD Kabupaten Kota, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

"Dengan demikian pakta integritas yang ditandatangani parpol dan dijadikan bukti pemenuhan persyaratan bakal calon batal demi hukum," ujarnya.

Peta daerah dengan bacaleg mantan koruptor terbanyak di Indonesia. Ilustrasi: Amin H. AL Bakki/Kriminologi.id
Peta daerah dengan bacaleg mantan koruptor terbanyak di Indonesia. Ilustrasi: Amin H. AL Bakki/Kriminologi.id

Ia juga meluruskan, dalam PKPU 20 dalam Pasal 7 tidak memuat larangan ketentuan syarat calon mantan napi koruptor. Pasal 7 tersebut sama persis dalam Pasal 240 UU No 7 tahun 2017 huruf g. 

Dengan begitu, ia menambahkan, keputusan KPU yang memutuskan bacaleg mantan napi koruptor tidak memenuhi syarat (TMS) hanya berdasar pada ketentuan Pasal 7 PKPU dan lampian PKPU B.3 yang mengatur soal pakta integritas.

"Jadi KPU dalam men-TMS-kan bacaleg mantan napi koruptor hanya mendasarkan pakta integritas yang ditandatangani ketua dan sekjen partai, bukan aturan syarat calon. Jadi, ini bukti KPU sewenang-wenang dalam menghapus hak politik orang. Sangat tidak bisa dibenarkan menurut konstitusi," kata Bagja. 

Lantas, ia mengungkapkan, alasan Bawaslu berbeda pendapat dengan KPU soal pembatasan hak konstitusional. Pertama, hak memilih dan dipilih merupakan hak dasar, hak kostitusional warga negara yang wajib dilindungi negara. 

"Kedua, pembentukan lembaga penyelenggara dimaksudkan adalah untuk melindungi hak tersebut melalui media atau alat yang diciptakan oleh negara melalui pasal 22 E yaitu pemilu," ujar Bagja.

Ketiga, agar perlindungan hak terkontrol sampai pada semua level penyelenggaran pemilu, ia mengatakan, maka KPU diberi kewenangan regulatif untuk membentuk PKPU. 

Tujuannya adalah agar hak tersebut tidak disimpangi. atau disalahgunakan. Atau dalam bahasa hukumnya penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara terhadap hak warga negara. 

"Apa yang harus diatur dalam PKPU? Adalah semata-mata berkaitan dengan teknis penyelenggaraan dalam rangka menguatkan dan menjaga hak tersebut, bukan sebaliknya membatasi hak tersebut," kata Bagja.

Infografik Daerah dengan Bacaleg Mantan Koruptor Terbanyak. Infografik: Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id
Caption

Keempat, hak konstitusional hanya boleh dibatasi pemilik kedaulatan yaitu rakyat, melalui parlemen yang dituangkan dalam UU atau putusan pengadilan.

"Putusan bawaslu bersifat final dan mengikat karena sudah didasarkan atas kewenangan bertindak, prosedur pemeriksaan, pembuktian dan analisis kajian yang berlandaskan pada norma dan asas hukum. Serta putusan yang dikeluarkan sesuai dengan substansi yang dimohonkan," ujarnya. 

"Bukan bersifat deklaratif tetapi konstitutif memberikan keadilan kepada setiap orang u menjadi calon anggota DPR sepanjang memenuhi syarat UU. Sejatinya tidak ada alasan KPU untuk menolak putusan BAWASLU !!!," kata Bagja.

Dari informasi yang dihimpun Kriminologi.id, berikut 12 caleg eks koruptor tersebut: 
1. M Nur Hasan, bacaleg Partai Hanura asal Kota Rembang, Jawa Tengah. Ia tersangkut korupsi proyek pembangunan musala senilai Rp 40 juta pada 2013. 

2. Ramadan Umasangaji, bacaleg Perindo asal Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ia mantan terpidana kasus korupsi pemberian tunjangan sewa rumah kepada Anggota DPRD Kota Parepare periode 2004-2009. 

3. Joni Kornelius Tondok, bacaleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) asal Toraja Utara. Ia divonis dua tahun penjara terkait korupsi dana pemberdayaan perempuan, pengadaan barang dan jasa, biaya mobilitas, kegiatan DPRD tahun 2002-2003. Saat itu, ia merupakan anggota DPRD Tana Toraja. 

4. Syahrial Kui Damapolii, mantan napi korupsi asal Sulawesi Utara. Ia merupakan mantan Ketua DPRD Sulawesi Utara yang pernah menjadi terpidana korupsi Manado Beach Hotel pada 2012. 

5. Abdullah Puteh, mantan napi korupsi asal Aceh. Saat menjabat sebagai Gubernur Aceh, ia terlibat korupsi pembelian dua helikopter sehingga dihukum 10 tahun penjara. 

6. Andi Muttamar Mattotorang, bacaleg Partai Berkarya asal Bulukumba. Ia terseret kasus korupsi Rp 250 juta proyek Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bulukumba 2013. Atas kasus itu, ia mendekam di penjara 18 bulan. 

7. Abdul Salam, bacalaeg Partai Nasdem asal Palopo, Sulawesi Selatan. Ia merupakan mantan napi korupsi. 

8. M. Taufik, bacaleg Partai Gerindra asal DKI Jakarta. Ia merupakan terpidana 18 bulan penjara terkait kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004 yang merugikan negara Rp 488 juta. Saat melakukan korupsi, Taufik menjabat sebagai Ketua KPU DKI Jakarta. 

9. Ferizal, bacaleg Partai Gerindra asalah Belitung Timur. Ia merupakan mantan napi korupsi. 

10. Mirhammuddin, bacaleg Partai Gerindra asalah Belitung Timur. Ia merupakan mantan napi korupsi.

11. Maksum Dg. Mannassa, bacaleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Mamuju, Sulawesi Barat. Ia merupakan mantan napi korupsi.

12. Saiful Talub Lami, bacaleg Partai Golkar asal Tojo Una-Una. Ia merupakan mantan napi korupsi.

Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500