Eni Saragih saat di gedung KPK. Foto: Dimeitri Marilin/Kriminologi.id

Aliran Dana ke Munaslub, Eni Diminta Koordinasi dengan Partai Golkar

Estimasi Baca:
Minggu, 9 Sep 2018 06:00:41 WIB

Kriminologi.id - Maqdir Ismail yang menjadi kuasa hukum Setya Novanto meminta Eni Maulani Saragih berkoordinasi dengan Partai Golkar terkait pengembalian Rp 2 miliar yang diduga berasal dari suap PLTU Riau-1 untuk penyelenggaraan Munaslub.

Duit tersebut disinyalir bersumber dari commiitment fee yang telah disepakati oleh Eni M Saragih dari pemegang saham PT Blackgold Natural Resources Limited Johannes B Kotjo.

"Dalam keterangannya Ibu Eni kepada Pak Novanto menyatakan ada bukti penggunaan uang dari Pak Kotjo untuk kepentingan partai. Maka untuk menghindarkan kesulitan bagi partai Pak Novanto menyarakan kepada Ibu Eni, agar melakukan koordinasi dengan pengurus Partai Golkar dalam rangka pengembalian uang ini," kata Maqdir dalam keterangan tertulis yang dikirim kepada wartawan, Sabtu, 8 September 2018.

Menurut Maqdir, koordinasi ini tidak bisa dijembatani oleh Setnov selaku bekas Ketua DPP Partai Golkar. Pasalnya, saat ini Novanto masih ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

"Karena Pak Novanto tidak bisa membantu pengembaliannya. Mengingat kondisi beliau sendiri tidak dalam posisi bisa membantu pengembalian uang ini," pinta Maqdir.

Tak lupa Maqdir secara terbuka menyentil kuasa hukum dari Eni Maulani agar tidak sembarangan membuat pernyataan yang justru memperkeruh proses penyidikan kasus PLTU Mulutbang Riau-1. 

Apa yang diutarakan kuasa hukum Eni, telah menyudutkan kliennya yang seolah-olah gemar melakukan intervensi kepada siapapun termasuk Eni Maulani sang bekas anak buahnya.

"Tentu kami juga berharap agar kolega kami pengacara dari Ibu Eni, tidak membuat atau menyampaikan pernyatan-pernyataan yang tidak perlu dan tidak ada manfaatnya dalam penyelesaian pekara “suap” proyek PLTU Riau1 ini," ujar Maqdir.

Reaksi keras pihak Setnov yang diwakili kuasa hukumnya tersebut ditunjukkan atas pengakuan Eni Maulani Saragih saat diperiksa penyidik KPK pada Rabu, 29 Agustus 2018 lalu.

Saat itu, Eni secara terang-terangan mengungkapkan adanya aliran uang senilai Rp 2 Miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo dialokasikan untuk biaya pelaksanaan Munaslub Golkar pada akhir Desember 2017. Di mana saat pelaksanaan Munaslub tersebut juga Eni bertugas sebagai bendahara. 

"Saya sudah jawab semua. Soal itu. Kan saya bendahara Munaslub juga. Jadi sudah saya sampaikan (uang senilai Rp 2M)," ucap Eni 

Reporter: Dimeitri Marilyn
Redaktur: Reza Yunanto
KOMENTAR
500/500