Dok. Merry Purba. Foto: Antara

Bantah Kena OTT KPK, Merry Purba: Itu Panitera Bukan Saya

Estimasi Baca:
Rabu, 5 Sep 2018 12:15:28 WIB

Kriminologi.id - Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan, Merry Purba, membantah turut terkena operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lalu.

Menurutnya, OTT yang dilakukan KPK menyasar panitera pengganti PN Medan, Helpandi, bukan dirinya.

“Yang (kena) OTT itu adalah panitera. Saya tidak tahu informasi bagaimana jumlah uang, katanya ada sama panitera. Kemudian katanya ada lagi diterima atau digeledah barang bukti dari meja saya, tetapi secara jujur saya katakan, saya tidak pernah melakukan apa pun yang dikaitkan dengan perkara yang saya tangani,” kata Merry di Gedung KPK Jakarta, Rabu, 5 September 2018.

Karena itu, Merry meminta kepada penyidik KPK untuk memeriksa CCTV terkait keberadaan uang yang berada di meja ruang kerjanya. Merry mengaku tak mengetahui keberadaan uang di meja kerjanya. Pasalnya, meja di ruang kerjanya selalu tertutup. 

“Saya tidak pernah menerima apa pun. Kalau memang mau jujur saya mohon kepada penyidik KPK dengan segala kerendahan hati saya, tolong diselidiki CCTV siapa siapa yang masuk ke ruangan saya," ujarnya.

Terkait penangkapan dan penetapan tersangka, Merry merasa dikorbankan. Dalam kasus penerimaan grativikasi hadiah atau janji, dirinya mengaku tak terlibat.

Sebagai tersangka terhadap kasus ini, Merry tak sendiri. Sejauh ini sudah ada tiga orang lainnya yang telah menjadi tersangka. 

Mereka antara lain panitera pengganti PN Medan Helpandi, Tamin Sukardi dari unsur swasta, dan Hadi Setiawan, orang yang menjadi kepercayaan Tamin. Terkait hal ini Merry meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. 

"Beberapa hari di sini, saya dapat pencerahan, terus terang saya merasa dikorbankan dalam perkara ini, sebelumnya saya mohon maaf kepada Ketua MA mungkin saya sudah dipecat," kata Merry.

"Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya juga mohon maaf karena peristiwa ini sudah disaksikan dan mungkin seluruh Indonesia, kerabat saya sudah tahu semua, mengatakan bahwa ini OTT, tetapi saya tegaskan saya itu tidak OTT."

Seperti diketahui, Merry diduga menerima total 280 ribu dolar Singapura (sekitar Rp3 miliar) terkait putusan perkara tindak pidana korupsi nomor perkara 33/pid.sus/TPK/2018/PN.Mdn dengan terdakwa Tamin Sukardi Tamin selaku pemilik PT Erni Putra Terari yang ditangani Pengadilan Tipikor pada PN Medan.

Dalam perkara itu, Tamin menjadi terdakwa perkara korupsi lahan bekas hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II. Tamin menjual 74 hektare dari 126 hektare tanah negara bekas HGU PTPN II kepada PT Agung Cemara Realty (ACR) sebesar Rp 236,2 miliar dan baru dibayar Rp 132,4 miliar.

Dalam putusan yang dibacakan 27 Agustus 2018, Tamin dihukum 6 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar.

Meski divonis membayar uang pengganti, namun lahan yang dituntut jaksa untuk dikembalikan kepada negara tetap dikuasai oleh Tamin. Juga lahan 74 hektare tetap dimiliki PT ACR. Hakim Merry adalah salah satu anggota majelis hakim yang menyatakan dissenting opinion dalam vonis tersebut.

Penulis: Tito Dirhantoro
Redaktur: Syahrul Munir
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500