Ilustrasi penjara. Ilustrasi: Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id

Bawaslu: 202 Mantan Terpidana Korupsi Masuk Daftar Calon Legislatif

Estimasi Baca:
Rabu, 1 Ags 2018 09:51:14 WIB

Kriminologi.id - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mencatat ada 202 bakal calon legislatif atau Bacaleg yang merupakan mantan terpidana korupsi. Bacaleg mantan terpidana korupsi itu tersebar di 12 provinsi, 97 kabupaten, dan 19 kota.

"Data awal 199 bacaleg, kemudian penelitian kembali didapat 223 yang diduga mantan terpidana korupsi di 12 provinsi, 37 kabupaten, dan 19 kota. Kemudian dari 223 bakal caleg itu dilakukan validasi kembali ke provinsi dan kabupaten, didapat bahwa yang benar mantan terpidana itu 202," ujar komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar, Rabu, 1 Agustus 2018.

Menurut Fritz, data pengawasan Bawaslu tersebut hanya untuk bakal calon legislatif di provinsi dan kabupaten/kota. Bawaslu belum menemukan data untuk bacaleg di tingkat DPR RI.

Ia menjelaskan, jumlah data sebanyak 202 bacaleg mantan terpidana korupsi tersebut dapat berubah setelah tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon, serta pengajuan bakal calon pengganti anggota dewan ditutup pada 31 Juli 2018.

Dengan adanya temuan ini, Bawaslu mengimbau agar partai politik mengganti para caleg tersebut sesuai dengan kesepakatan awal mengenai pakta integritas.

Fritz mengatakan bahwa pihaknya belum berniat untuk melakukan konferensi pers guna mengungkap bacaleg yang termasuk mantan napi korupsi. Menurutnya, saat ini Bawaslu lebih fokus melakukan imbauan dan menunggu perbaikan.

"Kalau nanti ada perbaikan dan mereka masih ada dalam daftar calon yang diajukan, mungkin Bawaslu akan melakukan press release. Biarkan masyarakat menilai apakah partai tersebut sepakat sesuai dengan komitmennya atau tidak," ujar Fritz.

Sebelumnya, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU atau PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.

Pada pengajuan bakal calon yang diatur di Pasal 4 PKPU 20/2018 menegaskan bahwa seleksi bakal calon yang dilakukan oleh partai politik tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. RZ

Penulis: Yenny Hardiyanti
Redaktur: Reza Yunanto
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500