Konferensi pers KPK terkait penetapan tersangka OTT Pengadilan Negeri Medan. Foto: Dimeitri Marilyn/Kriminologi.id

Begini Nasib Hakim Merry Purba, Ketua dan Waka PN Medan Usai OTT KPK

Estimasi Baca:
Rabu, 29 Ags 2018 20:15:45 WIB

Kriminologi.id - Wakil Ketua Mahkamah Agung Non-Yudisial Sunarto menjelaskan nasib hakim adhoc tipikor Pengadilan Negeri Medan, Merry Purba. Ia mengaku, sanksi pemberhentian tetap telah menanti Merry Purba.

"Kita berhentikan sementara dulu. Tunjangan tidak dibayar itu pasti. Hanya gaji pokok sampai putusan yang tetap langsung diberhentikan tetap," katanya dalam konferensi pers bersama dengan Ketua KPK Agus Raharjo di KPK, Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2018.

Selain Merry, Sunarto juga menegaskan pencabutan tunjangan dan penghentian sementara juga dilakukan kepada Helpandi. Ia diketahui adalah salah satu tersangka kasus suap senilai 28 ribu dolar singapura yang dicokok bersama Merry. 

Helpandi adalah panitera pengganti PN Medan sekaligus tangan kanan Merry sebagai penghubung penerima suap dari Hadi Setyawan orang kepercayaan Tamin Sukardi terdakwa pelaku korupsi.

Tamin merupakan terdakwa korupsi penjualan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II, yang perkaranya ditangani Merry Purba. Dugaan suap kepada Merry agar Tamin mendapatkan vonis ringan. 

PN Medan telah memvonis Tamin enam tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan serta harus membayar uang pengganti sebesar Rp 132 miliar. 

"Iya untuk Helpandi juga kami cabut hak-haknya sebagai panitera. Karena panitera juga tanggung jawab pihak MA," ujar Sunardi.

Ia menjelaskan, pihaknya akan mengevaluasi kembali kebijakan yang sudah dikeluarkan usai usai OTT KPK di PN Medan.
Salah satunya adalah penundaan promosi kepada Marsudin Nainggolan dan Wahyu Setyo Wibowo.

Alasannya, ia mengaku, MA tidak ingin mengambil risiko dengan kemungkinan dua hakimnya yang masih menjadi saksi naik tingkat statusnya.

"Iya jelas di-pending. Meskipun masih jadi saksi. Tapi kan kita enggak tahu ke depannya gimana. Tapi tetap kami akan menunggu kelanjutan kasus ini pada KPK. Yang penting asas praduga tak bersalah didahulukan," ujar Sunardi.

Untuk Marsudin saat ini masih menjabat sebagai ketua PN Medan, sedangkan Wahyu sebagai wakilnya. Dua hakim ini dari website resmi milik Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum), Marsudin dipromosikan menjadi hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar, sedangkan Wahyu akan dipromosikan menjadi ketua PN Serang. 

Perlu diketahui pada operasi tangkap tangan (OTT) itu, KPK juga sempat mengamankan Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan Wahyu Setyo Wibowo, serta seorang hakim lainnya bernama Sontan Merauke Sinaga. Namun mereka tidak ditetapkan sebagai tersangka. 

Pemeriksaan ketiganya karena tiga hakim tersebut turut memutuskan perkara kepada Tamin Sukardi. Namun, tim satgas tidak menemukan bukti ketiganya terlibat suap dari Tamin kepada Merry.

Atas perbuatan tersangka sebagai pihak penerima, Merry dan Helpandi disangkakan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU no. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sedangkan sebagai pihak pemberi, Tamin dan Hadi dikenakan Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 (1) a atau Pasal 13 UU no. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Reporter: Dimeitri Marilyn
Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500