Ilustrasi suap PNS. Ilustrasi: Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id

BKN Minta Pemerintah Daerah Pecat PNS yang Terbukti Korupsi

Estimasi Baca:
Rabu, 8 Ags 2018 08:05:37 WIB

Kriminologi.id - Kepala Biro Hubungan Kemasyarakatan Badan Kepegawaian Nasional, M. Ridwan meminta pemerintah daerah segera memecat para pegawai negeri sipil atau PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Berdadarkan catatan BKN hingga akhir Juli 2018, ada 307 PNS dengan kasus tipikor di 56 instansi pemerintah yang kini telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

Selama ini, ia menambahkan, BKN telah melakukan sejumlah pola pengawasan pada PNS mulai dari pengawasan aktif, preventif, hingga aktif. Namun bagi 307 PNS tersebut, BKN melakukan langkah pasif dengan memblokir data kepegawaian mereka.

"Dengan memblokir data kepegawaian PNS yang terlibat tipikor, kami berharap pejabat pembina PNS dan PPK bisa segera melakukan pemberhentian secara tidak hormat," kata Ridwan, di Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2018, seperti dilansir rri.co.id.

Selama ini, mayoritas pejabat pembina PNS dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdalih mereka tidak mengetahui jika ada PNS di instansinya yang terlibat korupsi. Untuk itu, BKN juga akan meminta Mahkamah Agung (MA) agar mencantumkan nama PNS beserta NIP dan jabatannya dalam amar putusan. 

"Supaya nanti tidak ada celah lagi bagi pejabat pembina kepegawaian yang pura-pura tidak tahu," ujar Ridwan.

Pria asal Sumenep ini menegaskan, aturan yang mengatur PNS yang terlibat korupsi harus dihentikan secara tidak terhormat sudah jelas. Hal itu tertuang dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, serta PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. 

"Tetapi aturan itu tidak ditegakkan. Langkah BKN memblokir data tidak akan ada maknanya, sehingga kami meminta pemerintah daerah juga turun tangan. Kami pun kerja sama dengan KPK terkait hal ini," kata Ridwan.

"Dalam hal ini BKN bukan penegak hukum. Jika pemerintah daerah tidak mau memberhentikan, maka bisa saja KPK yang akan turun tangan," imbuhnya.

Selama ini, pemerintah daerah maupun PNS yang tersangkut korupsi berdalih pemberhentian itu hanya berlaku bagi keputusan hukum di bawah tiga tahun. Ketentuan itu sebagai senjata agar PNS yang bersangkutan tidak dipecat.

"Padahal ketentuan itu hanya berlaku bagi tindak pidana umum. Sedangkan tipikor tidak ada toleransi. Bagi siapa pun PNS yang terlibat korupsi, sudah tidak berhak menjadi ASN dan tidak berhak menerima gaji dari negara. Namun ketentuan ini sering dibelokkan," ujar Ridwan.

Mengenai jumlah kerugian negara, ia tidak menyebutkan secara pasti jumlahnya. Namun ia memprediksi, jumlah PNS yang terlibat korupsi dan akan diblokir datanya terus bertambah. 

"Kami akan terus melakukan update data PNS baik di daerah maupun pusat yang tersangkut tipikor," kata Ridwan menegaskan.

Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: RRI
KOMENTAR
500/500