Menteri Sosial Idrus Marham saat ditanyai wartawan usai diperiksa KPK (26/7/2018). Foto: Dimeitri Marilyn/Kriminologi.id

Dalami Keterlibatan Idrus di Suap PLTU Riau, KPK Cek CCTV Sofyan Basir

Estimasi Baca:
Jumat, 3 Ags 2018 06:35:48 WIB

Kriminologi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi menelisik dugaan keterlibatan Menteri Sosial Idrus Marham dalam proyek Pembangkit Tenaga Listrik Uap atau PLTU Mulutbang Riau-1. 

Upaya yang didalami penyidik KPK adalah dengan meneliti rekaman CCTV milik Direktur Utama PT PLN Persero Sofyan Basir.

"Sebagian (CCTV) sudah kami dalami dalam pemeriksaan (Idrus Marham) sebagai saksi dua kali, (terkait) beberapa pertemuan dan pembahasan terkait dengan PLTU Riau-I," kata Kepala Biro KPK Febri Diansyah di Gedung Dwiwarna KPK, Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018.

Dari CCTV yang disita KPK, ia menuturkan, pihaknya belum menelusuri lebih dalam isi arahan Idrus kepada Eni Maulani Saragih yang merupakan tersangka penerima suap senilai Rp 4,8 Miliar. 

Ia menambahkan, CCTV tersebut didapat dari beberapa lokasi. Mulai dari rumah Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, kantor pusat PLN, dan kantor Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham PT Blackgold Natural Resources Limited, yang merupakan penyuap suap Eni.

"Tapi dari bukti-bukti yang ditemukan tersebut memang ada beberapa pertemuan-pertemuan yang teridentifikasi dan perlu diklarifikasi lebih lanjut pada pihak-pihak yang bersangkutan. Namun kami belum memastikan lebih dalam soal pertemuan Idrus tersebut dengan dua orang tersangka lainnya," ujar Febri Diansyah.

Mantan aktivis ICW ini mengaku, penyidikan terhadap pihak lain yang mungkin terlibat atau memberikan arahan pada proyek yang diprediksi menelan anggaran senilai 900 juta USD atau sekira Rp 12,6 Triliun itu, masih dilakukan. 

Ia memastikan, pihaknya akan mengembangkan jika nantinya dalam penyelidikan menemukan petunjuk lain.

"Yang pasti proses penyidikan ini akan terus berjalan untuk menemukan bukti-bukti dan bila ada petunjuk lain. Maka akan dikembangkan," ucap Febri.

Anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih Gresik, Jawa Timur. Foto: DPR.go.id
Anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih Gresik, Jawa Timur. Foto: DPR.go.id

Proyek PLTU Riau-I diklaim sebagai proyek penunjukkan langsung yang diserahkan pada anak usaha PLN, PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) sejak dua tahun silam. Proyek ini masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017.

Sementara untuk sumber anggaran proyek ini menggunakan sistem investasi pembagian hasil. Kendati tidak menggunakan APBN murni, namun sistem divestasi asing di proyek PLTU Mulutbang Riau-1 nantinya akan menggunakan mekanisme sewa selama 20 tahun ke depan dari PT. PLN Persero kepada pihak swasta.

Proyek pembangkit listrik mulut tambang itu merupakan bagian dari program 35 ribu Megawatt (MW) yang didorong pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. PLTU Riau-I itu ditargetkan bisa beroperasi pada 2020/2021.

Atas anjuran pemerintah tersebut, PT PLN Persero kemudian menyaring beberapa vendor yang akan bertanggung jawab dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1. Perusahaan yang menjadi koordinator supervisi adalah anak perusahaan PT PLN bernama PT PJB.

PT PJB kemudian melirik beberapa perusahaan swasta lainnya yang tertarik menjadi vendor proyek. Mereka adalah PT Samantaka Batubara anak perusahaan Blackgold Natural Recourses Limited, China Huadian Engineering, dan PT PLN Batu Bara untuk menggarap pembangunan PLTU Riau-I.

Pada Januari 2018, PJB, PLN Batu Bara, BlackGold, Samantaka, dan Huadian menandatangani Letter of Intent (LoI) atau surat perjanjian bisnis yang secara hukum tak mengikat para pihak. LoI disahkan untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas PLTU Riau-I.

Reporter: Dimeitri Marilyn
Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500