Kriminologi

Dibantu Singapura, KPK Bakal Pulangkan Sjamsul Nursalim Usut BLBI 

Estimasi Baca:
Senin, 16 Apr 2018 22:35:33 WIB
KPK hingga kini masih terus mengusut kasus BLBI. Rencananya, Sjamsul Nursalim bakal dipulangkan KPK untuk diperiksa sebagai saksi.

Kriminologi.id - Bekerja sama dengan Biro Investigasi Praktik Korupsi negara Singapura atau CPIB, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berencana bakal memulangkan pemilik PT Gajah Tunggal Tbk, Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim. Rencananya, kedua orang tersebut dipulangkan untuk diperiksa sebagai saksi terkait dikeluarkannya Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Jadi, ini masih berproses di penyidik KPK, di mana mereka memahami tahapan prosesnya dikaitkan dengan rencana yang sudah disusun. KPK memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan CPIB Singapura," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di Jakarta, Senin, 16 April 2018.

Menurut Saut, pemeriksaan pihaknya kepada Sjamsul nursalim beserta istrinya bertujuan untuk membuktikan kesalahan Syafruddin Arsyad Temenggung, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka karena telah memperkaya Sjamsul Nursalim selaku obligor BDNI.

"Sudah pasti (akan dipulangkan) kalau kami bisa buktikan peran (Sjamsul Nursalim) seperti apa (pada perkara ini)," katanya.

Ihwal rencana pemulangan Sjamsul Nursalim bukan baru kali ini saja dilakukan KPK. Sebelumnya, KPK sudah memanggil kepada Sjamsul Nursalim sebanyak dua kali terkait kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Namun, Sjamsul memilih tak menghadiri panggilan KPK tersebut.  

"Kemarin kami sudah panggil sebanyak dua kali. Yang bersangkutan kan tidak hadir dan posisinya juga di luar negeri, jadi kami tidak bisa memprosesnya," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. “Jika Sjamsul Nursalim ada di Indonesia, kami bisa menghadirkannya secara paksa.”

Terkait kasus ini, KPK telah menetapkan Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka pada April 2017. Tindak pidana korupsi yang dilakukan Syafruddin karena memberikan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004, sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

SKL itu diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang saat itu mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjarajakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Berdasarkan Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai. Adapun 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses litigasi kewajiban obligor, menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp 4,8 triliun yang merupakan bagian dari pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dalam perkembangannya, berdasarkan audit investigatif BPK RI, kerugian keuangan negara kasus indikasi korupsi terkait penerbitan SKL terhadap BDNI menjadi Rp 4,58 triliun. KPK telah menerima hasil audit investigatif itu pada 25 Agustus 2017. 
Hasil audit investigatif BPK itu juga menyimpulkan adanya indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL pada BDNI, yaitu SKL tetap diberikan walaupun belum menyelesaikan kewajiban atas secara keseluruhan.

Adapun nilai Rp 4,8 triliun itu terdiri atas Rp 1,1 triliun yang dinilai sustainable dan ditagihkan kepada petani tambak. Sedangkan Rp 3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi yang menjadi kewajiban obligor yang belum ditagihkan.

KOMENTAR
500/500