Suasana sidang kasus dugaan merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan terdakwa Fredrich Yunadi di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (05/04/2018). Foto: Dimetri Marilyn/Kriminologi.id

Direktur RS Medika Ungkap Fredrich Ngotot Minta Setnov Dirawat

Estimasi Baca:
Senin, 16 Apr 2018 15:30:33 WIB

Kriminologi.id - Persidangan lanjutan kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice kasus korupsi E-KTP dengan terdakwa Bimanesh Sutarjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin, 16 April 2018. Salah satu saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK adalah Direktur Rumah Sakit Medika Permata Hijau Hafil Budianto Abdulgani.

Dalam persidangan itu Hafil mengatakan bahwa dokter dibenarkan menolak permintaan pasien dalam penanganan medis. Hal dikatakan Hafil terkait pertanyaan Ketua Majelis Hakim Syaifuddin Zuhri yang menanyakan soal keputusan Michael Chia Cahaya yang sempat menolak menangani Setya Novanto dirawat di RS Medika Permata Hijau.

"Anda sempat sebut takut menolak Pak Novanto karena dia politisi di rawat di RS Medika. Memang bisa tidak sih medis menolak pasien berobat karena kan Dokter Chia sempat menolak Pak Novanto dirawat inap?" tanya Hakim Syaifuddin Zuhri di Pengadilan Tipikor, Senin 16 April 2018.

Hafil mengatakan, keputusan Kepala IGD RS Medika Permata Hijau, Michael Chia Cahaya yang menolak merawat mantan Ketua DPR Setya Novanto pasca kecelakaan 16 November 2017 lalu.

"Rumah sakit punya suatu pernyataan. Kami punya peraturan, disebutkan dokter boleh menolak permintaan pasien. Tapi ada alasan kuat di baliknya," kata Hafil saat bersaksi.

Hakim lalu menanyakan lagi alasan apa saja yang diperbolehkan medis menolak perawatan pasien.

"Memang apa saja sih yang menjadi indikasi pasien boleh ditolak medis?," tanya Hakim.

Hafil menjelaskan bahwa penolakan pasien tergantung dengan kebijakan dokter yang menangani. 

"Kalau itu tergantung dokter atau medis di saat itu. Misalkan pasien memakai kekerasan, tidak ada keluarga yang bisa dimintai tanggung jawab administrasi dan sebagainya in cased saja kalau itu," ujar Hafil.

Hakim juga mempertanyakan terkait Fredrich Yunadi yang saat itu meminta perawatan dan bukan dari Setya Novanto sebagai pasien.

"Sejauh ini pertanyaan saya apa anda pernah dapat kabar bahwa Pak Novanto kekeh minta untuk dirawat atau Pak Fredrich yang minta dirawat?" tanya Syaifuddin Zuhri.

Hafil lantas menjelaskan bahwa Setya Novanto lebih mengikuti anjuran Fredrich yang saat itu menjadi kuasa hukum Novanto. Fredrich di kasus ini terus melakukan permintaan agar kliennya itu dirawat di Instalasi Gawat Darurat untuk merawat Novanto.

Sayangnya sampai di lokasi justru Michael menolak merawat Setnov di IGD. Michael sendiri menjadi penanggung jawab pasien di saat itu karena menjadi tim medis yang piket pada malam hari. Hafil juga mengaku sudah berbicara sendiri dengan Michael alasan menolak Setya Novanto.

"Iya waktu itu Pak Michael sebutkan alasannya. Dia meminta saya untuk berunding. Kata dia logika saya sebagai doker, saya tidak lihat pasien, saya tidak dengar permintaan pasien, tidak dengar permintaan keluarga, bisa tolak permintaan itu," kata Hafil.

Menurut Hafil, Michael mengatakan bahwa Setya Novanto yang disebut pasien gawat darurat memilih banyak bungkam. Meskipun dalam keadaan masih sadar.

"Pasien saja bisa kita tolak, apalagi bukan pasien yang minta. Apalagi pasien kan masih sadar juga kata dokter dan perawat RS Medika," ujar Hafil.

Pertanyaan Majelis Hakim itu untuk mengungkap fakta persidangan sebelumnya, dimana saat dokter Michael menolak merekayasa data medis pasien atas nama Setya Novanto. Michael ternyata sudah mengetahui bahwa Novanto sedang berurusan dengan KPK.

Michael menolak membuat surat pengantar untuk Setya Novanto karena dianggap telah melanggar kode etik. Menurut dia, diagnosa harus didahului pemeriksaan terhadap pasien. Namun, pengacara Setya Novanto yang tak lain terdakwa Fredrich Yunadi tetap meminta kliennya tetap bisa dirawat.

Dalam kasus ini Bimanesh dianggap berkomplot dengan mantan pengacara Fredrich Yunadi dianggap telah melanggar undang-undang Tipikor, termasuk tindakan merintangi penyidikan. Sebab, pasal 21 undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001merupakan delik yang tak terpisahkan dari undang-undang korupsi. AS

Reporter: Dimeitri Marilyn
Redaktur: Achmad Sakirin
KOMENTAR
500/500