Direktur PT PJB Iwan Agung Firstantra usai diperiksa KPK. Foto: Dimeytri Marilyn/Kriminologi.id

Dirut PJB Mengaku Ada Fee 10 Persen Untuk Proyek PLTU Riau-1

Estimasi Baca:
Kamis, 9 Ags 2018 20:15:21 WIB

Kriminologi.id - Direktur PT Pembangkit Jawa Bali alias PJB, Iwan Agung Firstantra membenarkan adanya pembagian commitment fee 10 persen terkait proyek PLTU Mulutbang Riau-1.

Pembagian fee tersebut merupakan kesepakatan PT PJB selaku penggagas program pembangunan proyek PLTU Mulutbang Riau-1 dengan salah satu vendor perusahaan PT Blackgold Natural Resources Limited di bawah pimpinan Johannes Budisutrisno Kotjo.

Aturan fee senilai 10 persen tersebut ternyata sudah diatur dalam regulasi Kementerian ESDM tentang program divestasi energi dan sumber daya alam.

"Jadi kami bermitra dengan BNR (Blackgold Natural Resources) berdasarkan dari peraturan menteri ESDM nomor 9 tahun 2016. Dinyatakan bahwa saham yang dimiliki PT pembangkitan di muara kambang itu wajib minimal 10 persen diberikan kepada perusahaan tambang melalui afiliasinya," kata Iwan usai menjalani pemeriksaan delapan jam di KPK, Kamis, 9 Agustus 2018.

Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2016 mengatur tentang adanya sistem penunjukkan langsung dari PT PJB sebagai pihak eksekutor proyek kepada Blackgold. Aturan Permen tersebut juga diakui Iwan Agung telah diketahui pihak PT PLN Persero selaku pimpinan proyek PLTU Mulutbang Riau-1.

"Ya berhubungan dengan PLN kan sebagai pemegang saham ya. Kalau Pak kotjo kan mitra kami yang kami pilih sesuai peraturan menteri itu. Ya berhubungan dengan PLN kan sebagai pemegang saham ya. Kalau Pak kotjo kan mitra kami yang kami pilih sesuai peraturan menteri itu," ucap Iwan Agung.

Kasus suap PLTU Riau-1 bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat wakil ketua Komisi VIII Eni Maulani Saragih dan pemilik saham PT Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo.

Eni diduga menerima uang dari Kotjo secara bertahap sebanyak empat kali yakni pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar, 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta dan terakhir pada 13 Juli 2018 sebesar Rp 500 juta. 

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Eni sebagai pihak penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara Johannes sebagai pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Reporter: Dimeitri Marilyn
Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500