Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Foto: Ist/Kriminologi.id

Disebut KPK Gila, Ini Alasan Nur Alam Tuntut Ahli IPB Rp 3 Triliun

Estimasi Baca:
Selasa, 28 Ags 2018 19:01:56 WIB

Kriminologi.id - Salah satu pengacara mantan Gubernur Sulawesi Tenggara atau Sultra Nur Alam, Ahmad Rifai menyebut jika gugatan perdata yang dilakukan kliennya di Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat terhadap ahli Basuki Wasis dilakukan karena ada faktor kerugian. 

"Jelas ada kerugian di dalamnya makanya ada gugatan perdata. Kerugian itu karena penjelasan ahli tersebut soal IUP (izin usaha tambang) tidak sesuai dengan kenyataan karena di situ pemberian IUP sendiri sudah lama dilakukan dan sudah ada uji AMDAL(analisis dampak lingkungan). Itu yang disebut memperberat putusan hakim," katanya kepada Kriminologi.id via telepon, Selasa, 28 Agustus 2018.

Rifai mengaku KPK keliru jika menyebut kasus ini telah inkrah sehingga tidak bisa diperkarakan di ranah perdata. Mengingat, pada saat mendalami kasus korupsi tetap ada beberapa kebijakan yang harus dikritisi. 

Apalagi, ia menambahkan, putusan berat hakim salah satunya atas keterangan ahli bernama Basuki Wasis, sehingga Nur Alam menerima hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan penjara.

Pemberian vonis tinggi Nur Alam tersebut juga karena pengadilan menilai Nur Alam terbukti memperkaya korporasi PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) yang belakangan diakuisisi PT Billy Indonesia senilai Rp 1,5 triliun dari IUP tersebut.

"Kalau misalkan saat itu tidak ada rekomendasi soal AMDAL dan IUP. Juga yang terpenting adanya kerusakan dampak lingkungan yang permanen. Sementara ahli tersebut tidak melakukan tinjauan langsung, apa bisa dijadikan ajuan. Namanya ahli kan harus meninjau dulu lokasinya. Kalau cuma kata-katanya tidak objektif," ujar Ahmad Rifai

Menurut Rifai ada hal lainnya yang harus diluruskan. Salah satunya adalah dalam laporan hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2013. Dalam laporan itu disebutkan, Nur Alam diduga menerima aliran dana sebesar AS$ 4,5 juta atau setara dengan Rp 50 miliar. Uang tersebut didapatkan dari Richcorp Internasional yang dikirim ke bank di Hong Kong dan sebagian di antaranya ditempatkan pada tiga polis AXA Mandiri. 

Perusahaan Richcorp melakukan transaksi melalui PT Realluck International Ltd (saham Richcop 50 persen), merupakan pembeli tambang dari PT Billy Indonesia.

"Ini juga menjadi poin of view-nya bahwa selama persidangan bukti-bukti dari PPATK bukan menjadi landasan yang jelas. Karena banyak sekali bantahan laporan tersebut sudah dilayangkan di persidangan tapi justru tidak menjadi pertimbangan hakim juga saat itu," ucap Rifai

Seperti yang diketahui kasus ini adalah kelanjutan dari vonis penerima suap Nur Alam di tingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Saat itu KPK menetapkan tersangka Nur Alam atas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan persetujuan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) periode 2008-2014. 

Nur Alam disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Rifai juga menilai pasal yang dilayangkan kepada Nur Alam juga  tidak tepat. Sebab, dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan pertambangan yang termasuk dalam undang-undang khusus.

Penasihat hukum menyebutkan, dakwaan terhadap Nur Alam lebih tepat menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Atau aturan dalam izin tambang pada Pasal 165 UU Minerba.

"Iya kami akan mencantumkan soal gugatan pasal yang waktu di persidangan pledoi sudah kami bagikan terkait pelanggaran," ujar Rifai.

Demi menegaskan Nur Alam bersalah, maka Jaksa Penuntut Umum KPK saat itu mendatangkan beberapa ahli salah satunya Basuki Wasis. Basuki Wasis dianggap pihak Nur Alam sebagai pihak merugikan pertimbangan hakim sehingga memvonis berat. 

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief mengatakan, apa yang dituntut Nur Alam sangat tidak tepat sebab ia sudah dinyatakan bersalah dalam sidang di pengadilan.

"Kerugian yang diminta kepada ahli, kepada Pak Basuki Wasis itu gila juga. Ada Rp 1 miliar lebih plus kerugian imateriil sampail Rp 3 triliun. Anehnya, yang disangkakan itu sudah terbukti di pengadilan tingkat pertama dan banding," katanya  di Gedung Dwiwarna KPK, Senin, 27 Agustus 2018.

Reporter: Dimeitri Marilyn
Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500