Ilustrasi korupsi massal. Ilustrasi: Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id

Dugaan Korupsi Alkes di Pangkep, ACC: Kejati Sulsel Aneh

Estimasi Baca:
Kamis, 2 Ags 2018 05:05:08 WIB

Kriminologi.id - Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi menilai kinerja dari Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sulawesi Selatan menilai penanganan kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan (Alkes) di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan aneh. 

Kejati Sulsel sejak awal penanganan dugaan korupsi Alkes Pangkep dianggap tidak menjalankan kinerjanya secara profesional. Kendati ada pertimbangan pengembalian uang negara yang dijadikan alasan Kejati untuk menghentikan perkara Alkes, serta disebut tidak ada kerugian negara di dalam kasus itu.

Wakil Direktur ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun, mengatakan hal ini bertolak belakang dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan di Sulsel bahwa dalam kasus Alkes Pangkep ditemukan banyak kesalahan sejak awal perencanaan hingga pengadaan termasuk melanggar peraturan.

"Pihak Kejati Sulsel menyebut tidak ada kerugian negara dalam kasus ini, tapi mengapa menerima pengembalian kerugian negara dari salah seorang tersangka, jelas ini sangat aneh," ungkap Wakil Direktur ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun, Rabu, 1 Agustus 2018.

Kadir menambahkan pihaknya menduga Kejati Sulsel mengaburkan perkembangan penyelidikannya.

"Pihak Kejati mengatakan penyidikan perkara Alkes dihentikan. Tetapi setelah kami bersurat meminta salinan SP3, tidak direspons apalagi dibalas sampai sekarang," ungkap Wakil Direktur ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun, di Makassar, Rabu, 1 Agustus 2018.

Menurut dia, sikap Kejati tersebut diartikan sebagai bentuk tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi salah satunya menyediakan akses publik terhadap ketersediaan informasi penanganan kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor.

"Pihak Kejati Sulsel kami anggap membangkang terhadap Undang-undang Komisi Informasi Publik (KPI) nomor 14 tahun 2008, disitu disebutkan SP3 bukan dokumen rahasia sehingga bisa diakses publik," tegas Kadir.

Selain itu ACC menilai Kejati Sulsel juga telah melakukan pembangkang terhadap Peraturan Jaksa Agung nomor 32 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kejaksaan.

Sebelumnya, mantan Kepala Kejati Sulsel Jan S Maringka telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus dugaan korupsi dan penggelembungan pengadaan Alkes di Kabupaten Pangkep pada Sabtu, 16 November 2017 lalu. 

Jan mengatakan Kejati telah menerima uang pengembalian senilai Rp 6 miliar yang disebut sebagai uang kerugian negara dalam proyek tersebut, sehingga salah satu tersangka diketahui adik kandung Bupati Pangkep Syamsul A Hamid dinyatakan tidak bersalah sehingga status tersangkanya dicabut.

"Uang kerugian negara sudah dikembalikan, dengan begitu status tersangka yang bersangkutan otomatis gugur," papar Jan kepada wartawan kala itu masih menjabat. 

Dirinya menambahkan, kerugian negara menjadi salah satu unsur paling penting untuk menyebut bahwa disitu terdapat perbuatan korupsi. Tidak adanya unsur tersebut, maka tidak ada alasan bagi jaksa meneruskan perkara ini. 

Meski disebut tidak ada unsur korupsi didalamnya, namun ACC Sulawesi menganggap ada unsur, sebab berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK ditemukan pelanggaran terkait proyek itu pada tahun 2016 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus atau DAK senilai Rp 22 miliar.

"Kami anggap ada temuan, pertama pengadaan Alkes ini tidak sesuai ketentuan pada penyusunan Harga Penetapan Satuan atau HPS dan disusun berdasarkan surat penawaran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kedua, dugaan pengaturan peserta lelang," beber Direktur ACC Sulawesi, Abdul Muthalib.

Redaktur: Syahrul Munir
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500