Eks Dirjen Hubla Divonis 5 Tahun Bui, Uang Rp 370 Juta Dikembalikan

Estimasi Baca :

Dok. Mantan Dirjen Hubla, Antony Budiono. Foto: Antarafoto - Kriminologi.id
Dok. Mantan Dirjen Hubla, Antony Budiono. Foto: Antarafoto

Kriminologi.id - Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan uang sebesar Rp 370 juta milik terpidana Antonius Tonny Budiono. Menurut hakim uang tersebut tidak terbukti didapatkan dari praktek korupsi.

Tonny divonis lima tahun penjara dan denda Rp 300 juta, subsidair tiga bulan kurungan. Majelis hakim menilai, Tonny terbukti menerima suap Rp 2,3 miliar dan gratifikasi Rp 22,35 miliar dari Adiputra Kurniawan,  pemilik PT Adhikarya Keruktama.

Uang itu diberikan terkait proyek pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah tahun 2016 dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur tahun 2016.

"Mengabulkan pengembalian aset terdakwa karena bersumber dari pendapatan pribadi dan penghargaan kepada terdakwa saat menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Total pengembalian aset itu sejumlah Rp 370 juta," kata Ketua Majelis Hakim Syaifuddin Zuhri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis, 17 Mei 2018.

Rincian uang Rp 370 juta milik Tonny yang dikembalikan adalah honor perjalanan dinas atau uang pengganti tiket yang menjadi hak Tonny sebelum menjadi terpidana korupsi sebesar Rp 242.569.000; biaya sidang IMO dan sisa perjalanan Tonny ke Inggris sebesar 4,600 Euro, dan uang tunai lainnya berjumlah 11.212 RM, yang merupakan sisa perjalanan dinas Tonny. 

"Terakhir aset yang harus dikembalikan adalah uang tunai senilai 50 ribu dong Vietnam yakni uang sisa perjalanan almarhumah istri Tonny ke Vietnam. Karena berasal dari uang pribadi Tonny," ucap Hakim Syaifuddin Zuhri.

Pada dakwaan pertama, Antonius didakwa menerima Rp 2,3 miliar dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan terkait proyek pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan dan persetujuan penerbitan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) PT Adiguna Keruktama.

Pemberian uang itu dengan cara memberikan kartu ATM Bank Mandiri beserta PIN dan buku tabungan bank Mandiri dengan nama Joko Prabowo kepada Antonius.

"Dari total yang diberikan Rp 2,3 miliar, masih tersisa di rekening Joko Prabowo senilai Rp 1,15 miliar, sehingga unsur menerima hadiah ada dalam perbuatan terdakwa," kata hakim Titik Sansiwi.

Proyek pertama yang dikerjakan PT Adhiguna adalah pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah TA 2016 senilai Rp 61,2 miliar; Pelabuhan Samarinda Kaltim TA 2016 senilai Rp 73,509 miliar, dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang TA 2017 senilai Rp 44,518 miliar yang dimenangkan PT Adhiguna Keruktama dengan imbalan sebesar Rp 1,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Proyek kedua adalah penerbitan SIKK untuk PT Indominco Mandiri terkait pekerjaan pengerukan di Bontang, Kalimantan Timur. Setelah dibantu penerbitan SIKK, PT Adhiguna mengirimkan Rp 300 juta dari rekening Yongkie Goldwing ke rekening Joko Prabowo sebagai bentuk terima kasih kepada Antonius.

Proyek ketiga adalah penerbitan SIKK untuk PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten terkait pekerjaan pengerukan di Lontar Banten. Menyusul SIKK itu juga tidak kunjung diterbitkan, maka Adi Putra menemui Antonius hingga akhirnya terbit SIKK pada 24 November 2016.

Sebagai imbalan, PT Adhiguna mentrasfer dari rekening Yongkie ke Joko Prabowo sebesar Rp 300 juta.

Proyek keempat adalah penerbitan SIKK Pekerjaan pengerukan di Tanjung Emas Semarang. Antonius mengeluarkan surat keputusan pada 8 Mei 2017 tentang pemberian izin kepada KSOP kelas I Tanjung Emas untuk melaksanakan pekerjaan pengerukan Tanjung Emas, sehingga pada 13 Juli 2017 Adi Putra mentransfer uang sebesar Rp 200 juta sebagai ucapan terima kasih.

Pada dakwaan kedua, Antonius didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai sejumlah Rp 5,815 miliar, 479.700 dolar AS (sekitar Rp 6,4 miliar), 4.200 euro (sekitar Rp 68,451 juta), 15.540 poundsterling (sekitar Rp 287,137 juta), 700.249 dolar Singapura (Rp 7,06 miliar), 11.212 ringgit Malaysia (Rp 37,813 juta), uang di rekening Bank Bukopin senilai Rp 1,066 miliar, uang di rekening Bank Bukopin senilai Rp 1,067 miliar, berbagai barang bernilai ekonomis yang ditaksir senilai Rp 243,413 juta serta penerimaan di rekening BRI senilai Rp 300 juta. MG

Baca Selengkapnya

Home Hard News Korupsi Eks Dirjen Hubla Divonis 5 Tahun Bui, Uang Rp 370 Juta Dikembalikan

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan masuk terlebih dahulu
Silahkan tulis komentar kamu