Anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih Gresik, Jawa Timur. Foto: DPR.go.id

Eni Maulani Saragih: Saya Jalankan Tugas Partai Kawal PLTU Riau-1

Estimasi Baca:
Selasa, 28 Ags 2018 19:50:35 WIB

Kriminologi.id - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih buka-bukaan terkait perannya dalam kasus dugaan suap PLTU Mulutbang Riau-1. Secara terang-terangan, ia mengaku hanya sebagai petugas partai di kasus yang membelitnya sebagai tersangka.

"Iya, saya sudah diperiksa penyidik. Ya, saya sampaikan tadi kepada penyidik bahwa saya hanyalah petugas partai. Menjalankan tugas partai untuk mengawal PLTU Riau," katanya di Gedung Dwiwarna KPK, Kamis, 28 Agustus.

Eni diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo. Pemegang saham PT Blackgold Natural Resources Limited ini merupakan penyuap Eni.

Sayangnya Eni tidak menjelaskan detail siapa saja rekannya di Partai Golkar yang terlibat. Terutama yang menugaskannya menggelar deal-deal tertentu dengan Johannes Budisutrisno Kotjo. 

Dari serangkaian pertemuan, dicapai angka 2,5 persen sebagai kesepakatan commitment fee yang dimintai Eni dari total nilai proyek yang ditaksir 900 juta USD itu.

Dari kesepakatan 2,5 persen itu, Eni baru berhasil menggasak Rp 4,8 miliar dari Johannes B Kotjo dari empat kali termin pembayaran.

"Iya itu sudah saya sampaikan semua ke penyidik. Tanya penyidik saja itu gimana. Yang jelas saya tidak sendiri," ujarnya.

Eni juga tak mau menyampaikan fakta terkait dugaan cek senilai Rp 2 miliar dari hasil suap proyek PLTU Riau-1 untuk kebutuhan Munaslub Partai Golkar 2017. Seperti yang diketahui pada Munaslub Golkar 2017 tersebut, Setya Novanto mantan ketua umum DPP Golkar juga membenarkan hal tersebut pada pemeriksaan kemarin.

"Pokoknya semuanya sudah. Jadi begini, saya hanya menyampaikan fakta. Sebenarnya saya tidak ingin menarik orang lain. Bahwa apa yang saya sampaikan, sudah saya sampaikan sejelas-jelasnya kepada penyidik, dan tentu itu sudah berdasarkan fakta-fakta yang ada," kata Eni.

Menteri Sosial Idrus Marham saat ditanyai wartawan usai diperiksa KPK (26/7/2018). Foto: Dimeitri Marilyn/Kriminologi.id
Menteri Sosial Idrus Marham saat ditanyai wartawan usai diperiksa KPK (26/7/2018). Foto: Dimeitri Marilyn/Kriminologi.id

Pada kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Sekjen Golkar yang juga mantan Menteri Sosial  Idrus Marham, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, dan pemilik Blackgold Natural Insurance Limited Johanes Budisutrisno Kotjo. Baik Eni dan Johannes telah terbukti melakukan transaksi suap senilai Rp 4,8 miliar.

Sementara untuk Idrus Marham diduga menerima hadiah atau janji dari Johanes terkait kasus ini.

Idrus disebut berperan sebagai pihak yang membantu meloloskan Blackgold untuk menggarap proyek PLTU Riau-1. Sebagai konsekuensinya, Idrus Marham dijanjikan uang USD 1,5 juta oleh Johanes jika Johanes jika berhasil menggarap proyek senilai USD 900 juta itu.

Proyek PLTU Riau-1 masuk dalam proyek 35 ribu MegaWatt yang rencananya bakal digarap Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd.

KPK sudah memeriksa sejumlah saksi sedikitnya 30 saksi dalam kasus dugaan suap ini, mereka di antaranya Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, serta Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi Gunawan Y Hariyanto. Kemudian Direktur Utama PT Pembangunan Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara dan Direktur Utama PT Samantaka Batubara Rudi Herlambang.

Pada awal pekan kasus ini diusut Eni Maulani juga menjelaskan peran Sofyan Basir dan PT PJB selaku anak usaha PLN menguasai 51 persen asset. 

Pada Januari 2018, PJB, PLN Batu Bara, BlackGold, Samantaka, dan Huadian menandatangani Letter of Intent (LoI) atau surat perjanjian bisnis yang secara hukum tak mengikat para pihak. LoI diteken untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas PLTU Riau-1. Samantaka rencananya akan menjadi pemasok batu bara untuk PLTU Riau-1. 

Reporter: Dimeitri Marilyn
Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500