Eni Saragih saat di gedung KPK. Foto: Dimeitri Marilin/Kriminologi.id

Eni Saragih Sebut Ada Arahan Setnov Agar Gunakan Perusahaan Anaknya

Estimasi Baca:
Rabu, 5 Sep 2018 19:55:49 WIB

Kriminologi.id - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih masih terus berkicau terkait fakta-fakta lain dalam pelaksanaan proyek PLTU Mulutbang Riau-1. Salah satunya adalah adanya arahan dari eks Ketua DPR RI Setya Novanto untuk menggunakan jasa perusahaan anaknya, Reza Herwindo bernama PT Skydweller Indonesia Mandiri.

"Ada arahan Pak Novanto. (keterlibatan Reza Herwindo) Subkon (Subkontraktor)," kata Eni Maulani Saragih usai diperiksa penyidik KPK, Rabu, 5 September 2018.

Pada pemeriksaan kali ini, menurut Eni, penyidik KPK menanyakan soal pertemuannya dengan pemegang saham PT Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo. Termasuk juga pertemuan Eni dengan Direktur Utama PT PLN Persero Sofyan Basir.

"Pendalaman terkait pertemuan-pertemuan saya dengan pak Kotjo dan pak Sofyan Basir. Dan juga perintah-perintah yang bermula dari sebelum saya mengenal pak Kotjo. Yaitu dari Pak Setya Novanto," ujar Eni Maulani Saragih.

Tanpa Tedeng aling-aling, Eni kemudian membongkar perkenalannya dengan sosok bernama Johannes B Kotjo, yang merupakan campur tangan Setya Novanto.

"Ya memangnya saya kenalnya dari mana lagi. (Kenal Johannes dari Setnov)," ucap Eni Maulani.

Sayangnya saat dicecar terkait pembahasan dan arahan yang dilakukan Setnov pada dirinya dengan kesepakatan fee proyek, Eni enggan menjelaskan dengan detail.

"Semua arahan sudah saya sampaikan ke penyidik. Pertemuan dan lainnya saya sampaikan ke penyidik," ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah mamtan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, pengusaha Johannes B Kotjo, dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

Eni diduga menerima duit suap Rp 4,8 miliar dari Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd. Perusahaan tersebut merupakan salah satu bagian dari konsorsium proyek PLTU Riau-1. Kemudian, saat penyidik melakukan pengembangan, KPK menetapkan Idrus sebagai tersangka. 

Idrus diduga menerima janji berupa uang senilai USD 1,5 juta dari Kotjo jika perusahaannya berhasil memenangkan proyek PLTU Riau-1. 

Reporter: Dimeitri Marilyn
Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500