Juru bicara KPK, Febri Diansyah, Foto: Dimeitri Marilyn

Gubernur Sultra Nur Alam Divonis 12 Tahun Bui, KPK Ajukan Banding

Estimasi Baca:
Selasa, 17 Apr 2018 21:10:34 WIB

Kriminologi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan mendaftarkan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam.

"Jaksa sudah mengajukan banding dan mendaftarkan banding pada Selasa. Memori banding akan disampaikan menyusul," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa, 17 April 2018.

Febri menyatakan beberapa poin atau alasan diajukannya banding tersebut terkait pembuktian Jaksa dalam Pasal 2 UU Tipikor di mana Majelis Hakim memutus berdasar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang tak mempertimbangkan nilai kerugian akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

"Putusan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan," ucap Febri.

Sebelumnya, Nur Alam divonis 12 tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan korupsi dengan memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,5 triliun serta menerima gratifikasi sebesar Rp 40,2 miliar.

Majelis hakim juga sepakat untuk menjatuhkan uang pengganti sebesar Rp2,7 miliar dan pencabutan hak berpolitik selama 5 tahun setelah Nur Alam selesai menjalani hukumannya.

Selain itu, Majelis Hakim yang terdiri dari Diah Siti Basariah, dengan anggota Duta Baskara, Sunarso, Sigit Herman Binaji serta Joko Subagyo juga mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK untuk membayar uang pengganti.

Vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan JPU KPK yang meminta agar Nur Alam divonis 18 tahun penjara dan pidana denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan ditambah membayar uang pengganti sebesar Rp 2,7 miliar.

Nur Alam yang merupakan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) dinilai terbukti dalam dua dakwaan yaitu dakwaan kesatu alternatif pertama dan dakwaan kedua yaitu pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

KOMENTAR
500/500