Menkopolhukam Wiranto, Foto: Setkab.go.id

ICW Minta KPK Abaikan Permintaan Menko Polhukam

Estimasi Baca:
Rabu, 14 Mar 2018 12:05:29 WIB
Sepanjang tahun 2017, 30 orang kepala daerah yang terdiri dari 1 Gubernur, 24 bupati/wakil bupati dan 5 walikota/wakil walikota telah menjadi tersangka kasus korupsi

Kriminologi.id - Menteri Koordintor Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta penundaan penetapan tersangka calon kepala daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 yang diduga korupsi dinilai Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap proses hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi diminta mengabaikan dan menolak permintaan penundaan tersangka pada calon Gubernur, Bupati dan Wali Kota tersebut karena bertentangan dengan prinsip menghadirkan pemimpin yang bersih melalui proses demokrasi yang jujur.

Hal itu dinyatakan dalam keterangan pers lembaga pemerhati korupsi, ICW yang diterima Kriminologi.id di Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan seharusnya pemerintah membedakan wilayah proses politik dan wilayah proses hukum yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun.

"Pada faktanya, penetapan tersangka oleh KPK terhadap 5 calon kepala daerah 2018 tidak menghentikan atau mengganggu tahapan Pilkda yang dilaksanakan daerah tersebut dan tidak menciptakan gangguan keamanan," kata Donal.

Baca: Menko Polhukam Minta KPK Tunda Penetapan Tersangka Sampai Pilkada Usai

Pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto sebelumnya meminta penundaan penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah yang diduga tersangkut kasus korupsi. Wiranto beralasan penundaan penetapan tersangka ini untuk menghindari tuduhan KPK terlibat dalam politik Pilkada.

Menurut Donal, permintaan ini sebenarnya bertentangan dengan upaya menjadikan proses demokrasi Pilkada sebagai mekanisme pemerintahan yang bersih. Sebab, kata Donal, manakala kontestan Pilkada merupakan orang yang bermasalah dan terindikasi korupsi, seharusnya proses hukum bisa membantu masyarakat agar tidak salah pilih pemimpinnya.

"Jika pemerintah berada dalam garis yang jelas dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, maka sesungguhnya pernyataan itu  harus dihindari," ujarnya.

Dalam catatan ICW sendiri, yang paling rentan melakukan korupsi adalah kepala daerah. Sepanjang tahun 2017, 30 orang kepala daerah yang terdiri dari 1 Gubernur, 24 bupati/wakil bupati dan 5 walikota/wakil walikota telah menjadi tersangka kasus korupsi.

"Mereka terlibat dalam 29 korupsi dengan kerugian negara Rp 231 miliar dan nilai suap Rp 41 miliar. Korupsi kepala daerah ini terutama terkait dengan penyalahgunaan APBD, perizinan, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, promosi dan mutasi pejabat daerah, pengelolaan aset daerah dan lainnya," kata ICW dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018.

Baca: KPK Tak Setuju Penundaan Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah

Dari semua kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah tersebut 11 kasus ditangani KPK, 9 kasus oleh Kejaksaan dan 8 kasus oleh Kepolisian. Sementara berdasarkan sektor, anggaran desa merupakan sektor paling banyak korupsi dengan total 98 kasus dengan kerugian negara Rp 39,3 miliar.

Sektor pemerintahan dan pendidikan menempati urutan kedua dan ketiga terbanyak dengan jumlah kasus dan kerugian negara berturut-turut adalah sebesar 55 dan 53 kasus serta kerugian negara Rp 255 miliar dan Rp 81,8 miliar.

Lembaga yang menjadi sarang terjadinya korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan jumlah 222 kasus yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 1,17 triliun.

Sedangkan peringkat kedua adalah pemerintah desa sebanyak 106 kasus dengan kerugian negara Rp 33,6 miliar, serta ketiga adalah pemerintah kota dengan jumlah kasus 45 dengan kerugian negara Rp 159 miliar.

Modus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah beragam, paling banyak adalah suap menyuap. Ada sekitar 11 kasus korupsi yang bermodus suap menyuap. Selain itu ditemukan juga modus penyalahgunaan anggaran sekitar 9 kasus.

Baca: Kepala Daerah Ditangkap KPK, Mendagri: Baru Diceramahi, Eh Ketangkep

KPK sendiri tak sepakat dengan Menteri Wiranto. Kelima pimpinan KPK menolak permintaan Wiranto. Hal utama yang diperhatikan lembaga antirasuah adalah soal prinsip sama di mata hukum (equality before the law). 

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, prinsip KPK untuk menghidupkan roh demokrasi yang berdaulat dan berintegritas adalah tidak ada kata memaafkan kepada Calon Kepala Daerah yang terlibat korupsi. 

Berbeda dengan KPK, dua lembaga penegak hukum lainnya Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI sudah mengeluarkan instruksi untuk menghentikan atau menangguhkan sementara proses hukum terhadap calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada serentak 2018.

Alasannya, Kejagung dan Polri tak ingin pemeriksaan itu menyebabkan kegaduhan. SM

Reporter: Marselinus Gual
Penulis: Marselinus Gual
Redaktur: Syahrul Munir
KOMENTAR
500/500