Mantan Mensos Idrus Marham menjalani pemeriksaan perdana di KPK. Foto: Dimeyri Marilin

Idrus Minta Kuasa Hukum Jangan Sembarangan Bicara Soal PLTU Riau-1

Estimasi Baca:
Jumat, 7 Sep 2018 12:05:46 WIB

Kriminologi.id - Mantan Menteri Sosial Idrus Marham menginstruksikan tim hukumnya agar tak sembarang memberikan informasi terkait siapa saja yang terlibat kasus proyek PLTU Mulutbang Riau-1. Kuasa hukum Idrus, Samsul Huda mengatakan, selain Idrus, masih ada pihak lain yang memberikan arahan dalam proyek tersebut.
 
"Untuk pihak-pihak yang terlibat dan informasi kontrak karya di proyek, saya dapat instruksi tak boleh sembarangan berbicara dari Pak Idrus," kata Samsul Huda saat dihubungi Kriminologi.id di Jakarta, Jumat, 7 September 2018.

Proyek PLTU Riau-1 sendiri masuk dalam proyek 35.000 Megawatt yang rencananya bakal digarap Blackgold Natural Resources, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd.

Pada Januari 2018, PJB, PLN Batu Bara, BlackGold, Samantaka, dan Huadian menandatangani Letter of Intent (LoI) atau surat perjanjian bisnis yang secara hukum tak mengikat para pihak.

LoI diteken untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas PLTU Riau-1. Samantaka rencananya akan menjadi pemasok batu bara untuk PLTU Riau-1.

Dalam kasus ini, Idrus diduga berperan dalam mendorong terlaksananya kontrak kerja sama dalam pembangunan PLTU Riau-1 dan pemberian suap dari pelaksana proyek.

Idrus diduga berperan dalam mendorong agar dilakukan proses penandatanganan purchase power agreement (PPA) atau jual beli dalam proyek pembangunan PLTU.

Samsul menjamin kliennya akan membeberkan semua hal yang ia ketahui, termasuk pihak-pihak yang ikut terlibat ataupun ikut menikmati fee (komisi) dalam proyek tersebut.

"Tapi yang jelas klien kami akan berjanji kooperatif kepada KPK. Semua akan kami sampaikan detailnya. Siapa saja yang terlibat dan siapa saja yang terima fee-nya," ujar dia.

Samsul Huda menambahkan jika kliennya bukan satu-satunya yang terlibat dan memberikan arahan dalam proyek ini. Namun dia berjanji akan mengatakan semuanya itu kepada pihak penyidik KPK.

"Intinya yang jelas klien kami bukan satu-satunya pemberi arahan. Ada yang lain. Tapi kami hanya memberikan informasi ini kepada penyidik KPK. Jadi bisa dikonfirmasi sendiri kepada penyidik KPK atau Jubir KPK. Perintah klien kami untuk mengkonfirmasi satu pintu. Agar tidak simpang siur," kata dia.

Reporter: Dimeitri Marilyn
Penulis: Marselinus Gual
Redaktur: Syahrul Munir
KOMENTAR
500/500