Imbauan Wiranto Soal Penetapan Tersangka, KPK Tolak Diintervensi

Estimasi Baca :

Ilustrasi: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan (kiri) didampingi Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kanan) memberikan keterangan pers Foto: Antara - Kriminologi.id
Ilustrasi: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan (kiri) didampingi Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kanan) memberikan keterangan pers Foto: Antara
Juru Bicara KPK Febri Diyansah mengatakan penolakan ini merupakan prinsip dasar lembaganya yakni penegakan hukum tanpa diintervensi oleh pemerintah atau lembaga eksekutif

Kriminologi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi menolak penundaan penetapan tersangka calon kepala daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Juru Bicara KPK Febri Diyansah mengatakan penolakan ini merupakan prinsip dasar lembaganya yakni penegakan hukum tanpa diintervensi oleh pemerintah atau lembaga eksekutif.

Pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto sebelumnya meminta penundaan penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah yang diduga tersangkut kasus korupsi. Wiranto beralasan penundaan penetapan tersangka ini untuk menghindari tuduhan KPK terlibat dalam politik Pilkada.

"Ini juga yang menjadi basic atau dasar dari lembaga kami. Kami adalah lembaga independen. Tidak bisa dicampuri atau diintervensi oleh pemerintah atau eksekutif," kata Febri di Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.

Baca: Wiranto Minta Tunda Tersangka Gubernur, ICW: Nodai Prinsip Keadilan

Selain menjaga prinsip dasar, kata Febri, menolak permintaan Wiranto juga demi menjaga integritas KPK sebagai lembaga antirasuah. KPK, kata Febri memiliki mekanisme dalam memproses orang yang terindikasi korupsi, tak terkecuali calon kepala daerah.

"Kalau untuk menjaga integritas lembaga anti rasuah kami tekankan tidak mungkin menerima. Kami punya aturan perundang-undangan sendiri. Dan ini terkait dengan integritas lembaga KPK," ujarnya.

Febri juga mengatakan permintaan Wiranto belum termasuk upaya obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan KPK. Menurut Febri, obstruction of justice biasanya dilakukan oleh orang dekat tersangka. 

Baca: KPK Tak Setuju Penundaan Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah

Diketahui, ada dua orang saat ini yang diduga melakukan obstruction of justice yakni, advokat Fredrich Yunadi dan dokter Bimanesh Sutarjo dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau.

"Enggak dong kalau obstruction of justice. Kan bukan bagian dalam lingkar korupsi. Tapi ini adalah masukkan. Kami terimakasih untuk masukkannya. Tapi namanya masukkan kan bisa diterima atau ditolak. Nah sikap kami menolak," katanya.

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto mengimbau agar KPK menunda penetapan tersangka calon daerah. Wiranto juga menyerahkan sepenuhnya keputusan atas imbauan itu kepada KPK. Wiranto juga mengatakan imbauan penundaan penetapan tersangka korupsi atas calon kepala daerah itu bukan untuk memengaruhi ancaman pidana kepada yang bersangkutan.

Imbauan penundaan tersebut, menurut Wiranto guna mencegah timbulnya tuduhan kepada KPK bahwa lembaga antirasuah yang masuk ke dalam ranah politik pada proses Pilkada Serentak 2018.

Sebelumnya, Wiranto juga mengatakan imbauan itu merupakan hasil rapat bersama para penyelenggara pemilu yang menyepakati untuk meminta KPK menunda pengumuman calon kepala daerah sebagai tersangka kasus korupsi. MG

Baca Selengkapnya

Home Hard News Korupsi Imbauan Wiranto Soal Penetapan Tersangka, KPK Tolak Diintervensi

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan masuk terlebih dahulu
Silahkan tulis komentar kamu