Dok. Mantan Walikota Depok, Nur Mahmudi. Foto: www.depok.go.id

Jadi Tersangka Korupsi Jalan Nangka Depok, Harta Nur Mahmudi Rp 10 M

Estimasi Baca:
Rabu, 29 Ags 2018 17:10:40 WIB

Kriminologi.id - Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail sudah sah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Cimanggis, Tapos Depok. Seperti yang diketahui mantan Menteri Pertanian dan Perkebunan periode 23 Oktober 1999 sampai 15 Maret 2001 ini, memiliki laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sejumlah Rp 10.127.697.609.

Harta kekayaan milik Nur Mahmudi ini tercatat di KPK pada 8 Januari 2015. Dari catatan e-LHKPN milik KPK, eks presiden pertama PKS ini memiliki harta tetap yang terdiri dari tanah dan bangunan berjumlah Rp 6.605.512.000.

Total harta tetap ini terdiri dari rumah, sawah, kebun dan bangunan yang berada di empat lokasi yakni Depok, Jawa Barat. Ada juga di daerah Kebagusan, Jakarta Selatan, Bogor, Jawa Barat dan Kediri, Jawa Timur.

Pria yang terpilih menjadi walikota Depok selama dua periode pada 26 Januari 2006-26 Januari 2016 ini, juga memiliki aset benda bergerak berupa alat transportasi. Total aset transportasinya berjumlah Rp 332.500.000.

Aset transportasi ini terdiri dari mobil Volvo S40 tahun 2001, Toyota Kijang tahun 2007, Toyota Yaris tahun 2009 serta 3 unit sepeda motor. 

Pria kelahiran Kediri, Jawa Timur, 11 November 1961 tersebut, juga memiliki aset benda bergerak berupa logam mulia,  emas, platina atau emas putih senilai Rp 276.040.000. Nur Mahmudi pun juga memiliki aset berharga berupa giro dan surat berharga dengan total nilai Rp 475.000.000 dan setara kas lainnya dengan total Rp 2.438.645.609.

Harta Nur Mahmudi itu meningkat dibanding pelaporan sebelumnya pada 2010. Dalam laporan 2010, total harta Mahmudi berjumlah Rp 3.853.454.624. Artinya ada peningkatan sekitar Rp 7 miliar selama 5 tahun.

Seperti yang diketahui pada Selasa, 28 Agustus 2018, Polresta Depok mentetapkan Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka tindak pidana korupsi proyek Jalan Nangka Tapos. Nur Mahmudi diduga menerima suap pada proyek jalan di kawasan Cimanggis dan Tapos. 

Rencananya jalan yang semula lebarnya lima meter akan diperluas menjadi 14 meter. Namun, hingga saat itu jalan tersebut masih belum dilebarkan. 

Ia diperiksa polisi terkait penganggaran dan pengerjaan proyek tersebut. Pada proyek ini Nur Mahmudi mengaminkan adanya dana yang digelontorkan untuk pembebasan lahan itu mencapai Rp 10 miliar yang diambil dari APBD tahun 2015. 

Dana tersebut dikucurkan kepada sejumlah warga meski proyek tersebut tidak berjalan. Dugaan ini mencuat saat polisi setempat melakukan penyelidikan. Mengingat ada temuan itu, Pemerintah Kota Depok menghentikan proyek tersebut.

Reporter: Dimeitri Marilyn
Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500