Gedung DPRD Kota Malang, Foto: Antaranews.com

Jadi Tersangka KPK, Warga Kecewa 41 Anggota DPRD Malang Masih Digaji

Estimasi Baca:
Jumat, 7 Sep 2018 11:50:32 WIB

Kriminologi.id - Ratusan warga Kota Malang, Jawa Tengah menggelar istigasah sebagai bentuk keprihatinan atas ditetapkannya 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka kasus suap APBD-P Kota Malang tahun 2015 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Warga mengaku kecewa karena para tersangka masih menerima gaji.

Masyarakat membacakan istigasah di halaman gedung DPRD Kota Malang, Kamis malam, 6 September 2018. Selain istigasah warga juga memanjatkan doa dan menyalakan lilin sebagai bentuk keprihatinan.

"Kami tergerak untuk mendoakan agar Malang kembali bangkit. Semua kita lakukan dengan spontan," kata Suefendi, koordinator warga, seperti dilansir beritajatim.com.

Istigasah diikuti dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari pegiat anti korupsi, mahasiswa, pedagang, petani dan warga kota lainnya. Laki-laki berbaju rapi sebagian dari mereka menggunakan peci. Sedangkan bagi perempuan menggunakan pakaian muslimah.

"Anggota dewan ditahan, rakyat dirugikan. Banyak agenda penting berkaitan dengan rakyat misalnya pembahasan APBD molor. Padahal tanpa anggaran memadai mengganggu layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya" ujar dia.  

Suefendi menegaskan kehadiran warga ke Gedung DPRD Kota Malang untuk mendoakan agar anggota dewan tidak lagi menghianati rakyat yang telah memilih. Anggota dewan diminta bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri.

"Kami dorong KPK untuk terus usut tuntas persoalan korupsi di Kota Malang. Masyarakat kecewa karena mereka (anggota DPRD tersangka suap) memanfaatkan jabatan untuk kekayaan pribadi mereka," kata Suefendi.

KPK telah menetapkan 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka karena diduga menerima suap dan gratifikasi. Dari total 45 anggota, 41 di antaranya diduga menerima suap dengan total Rp 700 juta dan gratifikasi Rp 5,8 miliar.

Anehnya, sebanyak 39 dari 41 anggota DPRD Kota Malang yang menjadi tersangka ini ternyata masih menerima gaji. Padahal, sebagian sudah berstatus sebagai terdakwa.

"Kalau yang berstatus tersangka itu tetap menerima gaji dan tunjangan. Kalau yang sudah menjadi terdakwa yang 17 angota DPRD itu hanya menerima gaji pokok saja. Kalau sudah PAW (penggantian antarwaktu) ya sudah gaji dicabut," kata Sekretaris DPRD Kota Malang, Bambang Suharijadi, Kamis, 6 September 2018. 

Bambang menjelaskan, untuk 17 anggota dewan yang sudah berstatus terdakwa hanya mendapat gaji pokok sebesar Rp 2,1 juta. Sedangkan untuk 22 anggota dewan yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka masih menerima gaji plus tunjangan sebesar Rp 32 juta. 

Namun ada juga yang sudah tidak menerima gaji, yaitu Moh Arief Wicaksono dari PDI Perjuangan dan Ya'qud Ananda Gudban dari Partai Hanura.

Arief Wicaksono tidak lagi menerima gaji karena sudah divonis lima tahun di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Sedangkan Ya'qud Ananda Gudban sudah digantikan oleh Nirma Cris Nindya melalui penggantian antarwaktu (PAW). Ya'quad Andanda mundur dari dewan karena saat itu maju sebagai calon wali kota.

KOMENTAR
500/500