Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat diwawancari soal penggeledahan Lapas Sukamiskin Bandung. Foto: Walda Marison/Kriminologi.id

Jebakan Batman Suap DOKA Aceh, KPK Akui Tak Bisa Setop Aceh Marathon

Estimasi Baca:
Kamis, 2 Ags 2018 21:15:40 WIB

Kriminologi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengatakan pihaknya tidak bisa menghentikan perhelatan akbar Aceh Marathon 2018. Meskipun salah satu sumber anggaran dari program lari bertaraf Internasional tersebut disinyalir berasal dari anggaran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 yang bersumber dari pemerintah pusat.

"Saya rasa itu beda urusan ya, tidak bisa dihentikan begitu saja. Kami tidak bisa hentikan Aceh Marathon. Ini karena kasus ini sama dengan kasus pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring maupun Hambalang. Dua pembangunan proyek tersebut diperuntukkan untuk penyambutan acara Sea Games 2011," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah, di KPK, Kamis, 2 Agustus 2018.

Kewenangan KPK, menurut dia, bukan pada taraf eksekusi perhelatan melainkan penelusuran aliran dana program olahraga tersebut mengarah ke DOKA atau tidak. 

"Kami masih fokus penelusuran dananya dulu. Apakah ada aliran DOKA atau tidak. Nah, siapa orang yang member mandate pemberian DOKA-nya itu yang akan kami usut," ucap Febri Diansyah.

Pada kasus DOKA, ia juga menyebut, KPK belum menentukan perkara baru yakni perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kekayaan Irwandi Yusuf.

"Saat ini kami masih fokus ada dugaan tindak pidana korupsi. Belum bicara ada atau tidak ada tindak pidana pencucian uang tapi apakah memungkinkan itu dikembangkan,” ujar Febri Diansyah.

Seperti diketahui NAD akan menggelar perhelatan bergensi di tanah rencong bernama Aceh Marathon. Program lari berbasis Internasional ini seyogyanya akan dilaksanakan pada 29 Juli 2018 lalu. Namun acara tersebut hingga kini masih tertunda lantaran tertangkapnya Gubernur nonaktif NAD Irwandi Yusuf oleh KPK. 

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (baju putih) tiba di Gedung Dwiwarna KPK pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Rabu, (4/7/2018). Foto: Dimeitri Marilyn/Kriminologi.id
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (baju putih) tiba di Gedung Dwiwarna KPK pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Rabu, (4/7/2018). Foto: Dimeitri Marilyn/Kriminologi.id

Pada OTT Selasa, 3 Juli 2018 dan menetapkan Irwandi Yusuf sebagai salah satu tersangkanya atas dugaan menerima suap pemulusan aliran DOKA 2018 dari Bupati nonaktif Bener Meriah Ahmadi.

Pada penangkapan Irwandi dan Ahmadi, KPK mencium gelagat DOKA 2018 akan dialirkan pada Aceh Martahon 2018. KPK pun memanggil salah satu penanggung jawab dan tim ahli Aceh Marathon bernama Fenny Steffy Burase untuk menelusuri aliran uang DOKA di dalam proyek Aceh Marathon.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat tersangka yaitu Irwandi Yusuf, pihak swasta Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri sebagai pihak penerima serta Bupati nonaktif Bener Meriah Ahmadi sebagai tersangka pemberi.

Irwandi diduga menerima Rp 500 juta sebagai bagian dari Rp 1,5 miliar yang ia minta sebagai "fee" ijon delapan persen dari pejabat pemerintah Aceh untuk setiap proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018.

Pemberian kepada Irwandi dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh tersebut. KPK pun masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada 3 Juli 2018, KPK menyita uang sebesar Rp 50 juta, bukti transaksi perbankan Bank BCA dan Bank Mandiri, dan catatan proyek. 

Reporter: Dimeitri Marilyn
Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500