Kakak Muhaimin Iskandar saat di KPK. Foto: Dimeitri Marilyn/Kriminologi.id

Kasus Korupsi Nganjuk, KPK Panggil Kakak Kandung Muhaimin Iskandar

Estimasi Baca:
Selasa, 31 Jul 2018 15:00:39 WIB

Kriminologi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalukan pendalaman kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Nganjuk Taufiqurrahman dengan memanggil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur Abdul Halim Iskandar.

Abdul Halim Iskandar diketahui adalah kakak kandung dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Pemanggilan tersebut merupakan kali kedua karena sebelumnya Abdul mangkir.

"Tentunya yang bersangkutan (Abdul Halim) akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TFR (Taufiqurrahman). Ini adalah panggilan kedua dari absennya kemarin Rabu, 27 Juli 2018," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa, 31 Juli 2018.

Ia menerangkan, pemanggilan Abdul Halim untuk menelusuri proses gratifikasi yang diberikan Taufiqurrahman. Diketahui sejumlah pembangunan proyek di Nganjuk, Jawa Timur bisa berjalan dengan restu dua belah pihak. Dalam hal ini DPRD selaku mitra kerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

"Tentu saja akan didalami seputar suap yang dilakulan oleh TFR. Kenapa izin ini bisa terjadi. Kenapa DPRD memperbolehkan," ujar Febri Diansyah.

Hingga berita ini diturunkan, sosok Abdul Halim belum terlihat mendatangi Gedung KPK. Mengenai kemungkinan Abdul Halim mangkir kembali, ia mengaku belum mendapatkan arahan dari penyidik.

"Belum ada rencana dari penyidik. Baik itu akan dipanggil lagi atau mungkin jemput paksa belum ada (rencananya)," ucap Febri Diansyah.

Kasus ini bermula dari status tersangka Taufiqurahman saat operasi tangkap tangan pada Rabu, 26 Oktober 2017 di dua lokasi berbeda. Beberapa di antaranya DKI Jakarta tepatnya di Hotel Borobudur, KPK mengamankan delapan orang. Dari situ KPK berhasil amankan uang senilai Rp 50 Juta.

Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Foto: Ist/Kriminologi.id
Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Foto: Ist/Kriminologi.id

Dia ditangkap dengan istrinya berinisial ITA, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Ibnu Hajar, Kepala RSUD Nganjuk Mohammad Bisri, D dan R Ajudan ITA.

Sedangkan di tempat berbeda di Nganjuk ada 12 lainnya yang diamankan. Di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Haryanto, Kabid Ketenagakerjaan Dinas Pendidikan Nganjuk CMS, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ngrongot Suwandi, dan Lurah di Nganjuk SA.

Dalam kasus ini KPK hanya menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Taufiqurrahman, Ibnu Hajar dan Suwandi sebagai pihak penerima suap. Sementara dua lainnya yakni Mokhamad Bisri dan Haryanto sebagai pihak pemberi suap.

Suap ini terkait jual beli jabatan satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di Nganjuk. Dalam kasus ini KPK juga berhasil mengetahui harga tarif untuk jabatan di Nganjuk. Mulai dari Kepala Sekolah SD harganya Rp 5 juta, Kepala Sekolah SMP harganya Rp 10 juta, SMA berkisar Rp 15 juta. Sedangkan untuk posisi Kepala Dinas dan jabatan di ASN (Aparatur Negeri Sipil) tarif bisa lebih dari itu.

Perlu diketahui Sebagai pihak penerima suap Taufiqurrahman, Ibnu Hajar dan Suwandi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.

Sebagai pihak pemberi Mokhamad Bisri dan Haryanto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Reporter: Dimeitri Marilyn
Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500