Merry Purba, hakim ad hoc PN Medan. Foto: pn-medankota.go.id

Kasus Merry Purba, KY: Yang Melakukan Korupsi Tak Layak Disebut Hakim

Estimasi Baca:
Jumat, 31 Ags 2018 20:45:41 WIB

Kriminologi.id - Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menyatakan bahwa setiap hakim yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak layak disebut sebagai hakim. .

"Ketahuilah yang melakukannya (korupsi dan suap) tidak layak disebut hakim dan bukan dari golongan warga pengadilan," ujar Farid di Jakarta, Jumat, 31 Agustus 2018.

Ucapan Farid adalah respon OTT KPK di Pengadilan Negeri Medan yang menjadikan seorang hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Merry Purba dan dua orang panitera pengganti sebagai tersangka penerimaan suap.

"Sebab yang jadi bagian dari pengadilan hanya mereka yang memegang teguh nilai kebaikan serta integritas," imbuh Farid.

Kendati demikian, KY kembali menyuarakan supaya masyarakat tidak berpikir negatif pada peradilan karena ulah segelintir oknum hakim.

"Diksi 'oknum' kali ini layak disebutkan, karena diyakini dengan kuat nilai kebaikan dan integritas masih jadi yang dominan pada peradilan kita," ujar Farid.

Menurut Farid, karena nilai kebaikan yang juga dominan itu, maka tidak ada alasan bagi seluruh warga pengadilan untuk malu atau rendah diri.

KY dikatakan Farid juga berharap supaya para penegak hukum dapat mengelola secara proporsional dan profesional atas kasus korupsi dan suap yang menyeret aparat pengadilan.

"Usut siapapun yang terlibat, jangan ada rantai yang terputus. Dan sebaliknya juga, rehabilitasi yang memang jelas tidak terlibat," kata Farid.

Lebih lanjut Farid mengatakan kepercayaan masyarakat dapat kembali dibangun dengan adanya transparansi mengenai upaya "membersihkan" lembaga peradilan secara total.

Perubahan signifikan ini dikatakan Farid hanya akan dicapai dengan kesadaran individu aparat pengadilan sekaligus contoh teladan yang dipraktikkan di unsur pimpinan.

KPK pada Selasa, 28 Agustus 2018 melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada tiga orang hakim PN Medan yaitu Wahyu Prasetyo Wibowo, Merry Purba, dan Sontan Marauke Sinaga. Sementara dua panitera pengganti PN Medan yang turut diamankan adalah Oloan Sirait dan Elpandi.

Dalam OTT tersebut Marsudin selaku Ketua PN Medan turut dibawa untuk dikonfirmasi. Namun setelah menjalani pemeriksaan, hanya Merry Purba dan Elpandi yang ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lain sebagai penyuap yaitu Tamin Sukardi dan orang kepercayaannya Hadi Setiawan.

Penulis: Marselinus Gual
Redaktur: Reza Yunanto
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500