Dok. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Foto: Facebook

Ketua DPR Desak Pemerintah Pecat 307 ASN yang Terbukti Korupsi

Estimasi Baca:
Selasa, 7 Ags 2018 16:00:39 WIB

Kriminologi.id - Ketua DPR Bambang Soesatyo mendesak Pemerintah segera memberhentikan sebanyak 307 aparatur sipil negara alias ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Apalagi, 307 ASN itu telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

"Mendorong Komisi II DPR meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera memproses pemberhentian dengan tidak hormat ASN yang terlibat tindak pidana korupsi tersebut sesuai dengan amanat Pasal 87 Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara," katanya.

Hal itu disampaikan dia dalam keterangannya kepada Kriminologi.id, Selasa, 7 Agustus 2018. Ia juga mmeminta BKN melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan terhadap PPK yang belum memproses ASN terpidana korupsi.

"Mengingat ASN tersebut masih menerima gaji, sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini.

Selain itu ia juga mendorong Komisi II DPR agar meminta BKN melakukan pembinaan terhadap ASN. Selain itu, memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan agar ASN menjadi pegawai yang profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, agar dapat meningkatkan produktifitas ASN.

"Harus menjadi perhatian jangan sampai pejabat pembina kepegawaian (PPK) membiarkan ASN korupsi tetap berkarier di instansi pemerintah. BKN harus bersikap tugas dan hal itu sudah diatur dalam undang-undang," katanya.

Mantan ketua Komisi Hukum DPR ini menegaskan, BKN dapat melibatkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk mengusut dugaan "patgulipat" antara PPK dengan ASN korupsi yang masih menerima gaji, karena menimbulkan kerugian negara.

Sebelumnya, diberitakan bahwa BKN pada akhir Juli lalu telah memblokir data kepegawaian milik 307 ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, guna mencegah ASN korupsi tersebut masih menerima gaji dan kenaikan pangkat.

Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500