Ketua KPK Agus Rahardjo saat ditanyai wartawan. Foto: Dimeitri Marilin/Kriminologi.id

Ketua KPK: Ada Tambahan Tersangka Suap DPRD Malang 

Estimasi Baca:
Rabu, 29 Ags 2018 23:05:02 WIB

Kriminologi.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo membenarkan adanya tersangka baru pada perkara dugaan suap anggota DPRD Malang. Agus juga mengakui telah menandatangani surat penetapan tersangka pada Selasa, 28 Agustus 2018.

"Ada tambahan (tersangka). Kemarin saya sudah tanda tangan untuk kasus DPRD Malang," kata Agus Rahardjo di Gedung Dwiwarna KPK, Rabu, 29 Agustus 2018.

Kendati sudah menandatangani tersangka baru suap DPRD Malang, ia masih enggan menuturkan detail siapa saja nama-nama anggota DPRD Malang yang ditetapkan tersangka tersebut. 

"Iya sudah ada beberapa orang yang dinaikkan statusnya dari saksi jadi tersangka," ucap Agus Rahardjo.

Senada dengan pernyataan Agus, Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah juga membenarkan informasi tersebut. "Apa yang disampaikan itu benar," ucap Febri Diansyah.

Menurut Febri, pihaknya belum bisa mengumumkan secara resmi penetapkan status tersangka tersebut karena masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan penyidik. 

"Kemarin KPK sudah memproses sejumlah anggota DPRD di Malang. Pengembangan sedang dilakukan. Apakah sudah ada tersangka baru atau tidak belum bisa disampaikan saat ini karena penyidik juga tim masih perlu melakukan beberapa hal di daerah," tutur Febri Diansyah.

Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan Mochamad Anton dan 18 Anggota DPRD Malang sebagai tersangka kasus suap pemulusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2015. Mohammad Anton telah menerima vonis di pengadilan tingkat pertama dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan.

Ikhwal kasus ini bermula dari temuan penyidik KPK usai mengembangkan kasus Mohammad Anton yang mengamankan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. 

Ia diduga memberikan uang pelicin pada 18 Anggota DPRD Malang yakni, Suprapto, HM. Zainudin, Sahrawi, Salamet, Wiwik Hendri Astuti, Mohan Katelu, Sulik Lestyawati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiani, Heri Pudji Utami, Hery Subianto, Ya'qud Ananda Budban, Rahayu Sugiarti, Sukarno, dan H. Abdul Rachman. 

Mochamad Anton menjanjikan Fee Rp 700 juta kepada Ketua DPRD Malang Mochamad Arief Wicaksono untuk memuluskan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2015. Uang itu diserahkan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang, Jarot Edy Sulistiyono. 

Setelah menerima uang sekira Rp 600 juta, Mochamad Arief Wicaksono langsung membagi-bagikan kepada sejumlah anggota DPRD Malang. 

Atas perbuatannya Mochamad Anton disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sedangkan 18 anggota DPRD disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Reporter: Dimeitri Marilyn
Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500