Foto: Setkab.go.id

Korupsi Berjamaah di Malang, Mendagri: Pemerintahan Tetap Jalan

Estimasi Baca:
Selasa, 4 Sep 2018 16:15:02 WIB

Kriminologi.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan roda pemerintahan di Kota Malang tak akan terganggu. Hal itu menyusul ditetapkannya 22 orang anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka dugaan suap pembahasan APBD oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sekarang kan sudah ada Wakil Wali Kota yang menjalankan tugas sehari-hari. Itu 'clear' masalahnya. Permasalahannya DPRD kan tidak kuorum karena tidak bisa kuorum maka tidak bisa berkoordinasi, dulu tidak ada masalah," kata Tjahjo di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 4 September 2018.

Sebelum menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang itu sebagai tersangka, KPK telah menetapkan 19 orang anggota DPRD lainnya sebagai tersangka. Sehingga total ada 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang yang kini berstatus tersangka.

Selain anggota dewan, KPK juga menetapkan Wali Kota Malang Moch Anton sebagai tersangka.

"Nah, sekarang (anggota DPRD) yang tersisa hanya ada empat. Maka kami mengeluarkan diskresi dengan Undang-Undang tadi sudah. Memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk ikut terlibat kemudian bisa melakukan peraturan Bupati, Wali Kota tanpa harus persetujuan DPRD. Itu saja," ucap Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo juga menyinggung soal Pergantian Antarwaktu (PAW) oleh partai politik untuk mengganti kadernya yang terlibat kasus korupsi tersebut. Namun soal PAW ini, Tjahjo memastikan tidak ada tenggat waktu. 

"Jadi, Malang ini dijadikan sebagai contoh supaya ada diskresi, aturan. Seorang Bupati, Wali Kota, Gubernurnya jangan sampai terganggu, sehingga dikeluarkan diskresi dari Mendagri," tutur politikus PDI-P ini.

Korupsi berjamaah di Kota Malang bermula ketika KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019 M Arief Wicaksono (MAW) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang Tahun 2015 Jarot Edy Sulistiyono (JES).

Pada tahap kedua, KPK menetapkan 19 orang sebagai tersangka, yakni Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch Anton (MA) dan 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Redaktur: Reza Yunanto
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500