Ilustrasi PNS korupsi. Ilustrasi: Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id

Korupsi Dana Monev Bappeda Mimika, Polisi: Jangan Main-main Anggaran

Estimasi Baca:
Senin, 3 Sep 2018 10:55:52 WIB

Kriminologi.id - Penyidik Satreskrim atau Satuan Reserse dan Kriminal Polres Mimika telah meningkatkan status kasus korupsi kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan. Dengan demikian, tak lama lagi akan ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. 

“Kami telah melakukan gelar perkara. Tinggal tunggu waktu saja, mudah-mudahan pekan ini sudah ditetapkan tersangkanya,” kata Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto, di Timika, Papua, Senin, 3 September 2018. 

Menurut Kapolres, kegiatan monev pada Bappeda Mimika tahun anggaran 2016 menelan anggaran lebih dari Rp 1 miliar. Untuk menyelidiki aliran dana tersebut, penyidik Satreskrim Polres Mimika telah memeriksa lebih dari 20 saksi. Mereka sebagian besar merupakan staf yang bekerja di lingkungan Bappeda Mimika.

Selain itu, Polres Mimika juga telah meminta keterangan dari saksi ahli baik itu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua, maupun dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/APIP (Inspektorat Daerah).

Kapolres menegaskan pengusutan kasus-kasus korupsi yang dilakukan jajarannya semata-mata demi menyelamatkan anggaran negara agar tidak disalahgunakan.

Agung meminta kepada masyarakat agar melaporkan bila menemukan penyelewengan dana.

“Tolong masalah anggaran ini dilaksanakan sungguh-sungguh. Kalau ada penyelewengan anggaran dan ada laporan dari masyarakat maka pasti akan kami tindaklanjuti. Ini juga menjadi teguran kepada rekan-rekan yang diberi kewenangan untuk mengelola anggaran di berbagai instansi terkait," kata AKBP Agung.

Kapolres berharap kerja sama dari semua pihak terkait dengan pengelolaan dana monev Bappeda Mimika tahun anggaran 2016 pengusutannya agar bisa terang benderang.

Karena itu, jika pihaknya meminta data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan itu agar segera diberikan. 

“Kami tidak akan memberikan ruang sedikitpun bagi siapapun untuk menghilangkan barang bukti ataupun mencari justifikasi terhadap perbuatan yang mereka lakukan untuk menyelewengkan anggaran negara," kata AKBP Agung.

Beberapa kasus lain yang kini juga sedang diusut jajaran Polres Mimika, di antaranya yaitu kasus korupsi dana kesra dan Otsus untuk pembayaran honor 120 guru kontrak di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disbud) Mimika, dengan nilai anggarannya masing-masing sekitar Rp 2 miliar dan Rp 6 miliar tahun 2016.

Selain itu, kasus korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Mimika, pembangunan gedung perpustakaan daerah yang mangkrak dan menelan anggaran sekitar Rp 25 miliar dari tahun anggaran 2014-2016 serta masalah dugaan praktik pungutan liar penerbitan leges di Kantor Bappeda Mimika.

Penulis: Tito Dirhantoro
Redaktur: Syahrul Munir
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500