Ilustrasi parpol korupsi. Ilustrasi: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Korupsi Massal 41 Anggota DPRD Malang, Partai Tidak Bisa Awasi 24 Jam

Estimasi Baca:
Jumat, 7 Sep 2018 20:55:33 WIB

Kriminologi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 sebagai tersangka korupsi penerimaan suap dan gratifikasi. Hal itu dinilai sebagai tindakan yang di luar kendali partai politik.

Pendapat itu dikemukanan Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan, kader partainya yang terjerat korupsi massal itu di luar kendali partai. Menurutnya, partai tidak bisa mengawasi seluruh kadernya selama 24 jam.

"Saya kira masalahnya ada tindakan-tindakan di luar kendali parpol, partai tidak bisa mengawasi anggota DPRD 24 jam," kata Muzani di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat, 7 September 2018.

Dia mengatakan, Partai Gerindra sudah memberikan norma hukum dan batasan kepada para kadernya di legislatif untuk tidak korupsi. Namun apa yang dilakukan kader Gerindra di DPRD Malang maupun di Jambi sudah melampaui batas kepatutan sehingga partainya telah mengambil tindakan.

"Kami sudah koordinasi dengan pimpinan DPC Partai Gerindra Malang untuk ambil langkah secepatnya karena sebagian besar mereka adalah calon anggota DPRD," ujar Muzani.

Muzani mengatakan, DPP Partai Gerindra telah berkoordinasi dengan DPC Gerindra Malang, dan dalam sepekan akan mengambil tindakan.

Muzani menambahkan, kejadian serupa sudah sering terjadi sehingga diperlukan penataan lebih serius. Ia pun sudah berbicara dengan KPK bahwa kelembagaan parpol dan dewan agar korupsi bisa diminimalisasi di tingkatan pusat maupun DPRD.

Pada Senin, 3 September 2018, KPK menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Ini menyusul 19 anggota DPRD lainnya yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.

Total sudah ada 41 anggota DPRD Kota Malang yang ditetapkan menjadi tersangka KPK. Hanya empat anggota yang untuk sementara lolos dari jerat KPK.

Penulis: Yenny Hardiyanti
Redaktur: Reza Yunanto
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500