Koruptor Belum Bayar Kerugian Rp 8 M, Hartanya Terancam Dilelang

Estimasi Baca :

Thamrin Tanjung (berkaca mata berbaju batik) Foto:Ist/Kriminologi.id - Kriminologi.id
Thamrin Tanjung (berkaca mata berbaju batik) Foto:Ist/Kriminologi.id

Kriminologi.id - Thamrin Tanjung, terpidana korupsi pengelolaan Jalan Tol Lingkar Luar atau JORR Seksi Pondok Pinang-Jagorawi belum membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 8 miliar. Kejaksaan mengancam akan melelang harta kekayaannya jika kewajiban tersebut tak segera dibayarkan.

"Kita harapkan Thamrin Tanjung kooperatif untuk segera memenuhi kewajibannya membayar uang pengganti, kalau tidak kita coba telusuri harta kekayaannya untuk dilelang atau sukarela membayar kewajibannya," kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Jumat, 13 Juli 2018.

Thamrin ditangkap di Cilandak Town Square (Citos) pada Selasa, 10 Juli 2018 malam saat sedang makan di sebuah restoran. Usai ditangkap, Thamrin yang telah buron selama 17 tahun itu dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta Timur.

Prasetyo enggan menjawab mengapa Thamrin bisa sampai buron selama 17 tahun. Ia hanya meminta untuk bersyukur bahwa buron yang lari 17 tahun akhirnya bisa ditangkap.

"Kita berhasil menangkap dan menjebloskan ke LP Cipinang," ucapnya.

Thamrin Tanjung merupakan terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penerbitan CP-MTN PT Hutama Karya dengan nilai Rp 1,05 triliun dan 471 juta dolar AS yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor : 720K/Pid/2001 Tanggal 11 Oktober 2001.

Ia dikenakan hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda Rp 25 juta subsidair 6 bulan penjara dan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 8 miliar.

Kasus yang menjeratnya adalah kasus lama ketika pada 1998 saat PT Jasa Marga mengambil alih aset tersebut yang sebelumnya merupakan barang sitaan negara atas ketidakmampuan oknum melunasi utang untuk pembangunan jalan tol kepada BNI.

Pihak yang berutang sendiri yakni PT Marga Nurindo Bhakti dengan mengambil kredit dari BNI senilai Rp 2,5 triliun. Pada kenyataannya dari pinjaman sebesar itu, diketahui hanya Rp1 triliun yang digunakan untuk pembangunan tol, sisanya tidak diketahui.

PT MNB tidak bisa mengembalikan uang pinjaman itu hingga tol disita dan diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). BPPN mengembalikan proyek tersebut kepada negara, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Jasa Marga pada 1998.

Baca Selengkapnya

Home Hard News Korupsi Koruptor Belum Bayar Kerugian Rp 8 M, Hartanya Terancam Dilelang

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan masuk terlebih dahulu
Silahkan tulis komentar kamu