Sumarsono, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Foto: kemendagri.go.id

KPK Cecar Dirjen Otda Kemendagri Soal Regulasi Dana Otsus Aceh

Estimasi Baca:
Kamis, 9 Ags 2018 19:03:44 WIB

Kriminologi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi Dirjen memeriksa Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono. Penyidik KPK ingin mengetahui detail mekanisme regulasi peraturan dana otonomi khusus termasuk pada Nangroe Aceh Darussalam  yang kini bermasalah dugaan korupsi di bawah pimpinan Irwandi Yusuf.

"Mengapa otsus? Bagaimana otsus? Kemudian dananya disalurkan. Mekanisme seperti apa? Ya sekitar itulah kira-kira. Kemudian mungkin lagi mencari-cari bentuk bedanya dengan dana lainnya seperti apa dan itu lebih banyak teman Dirjen Keuangan Daerah," katanya usai diperiksa di KPK, Kamis, 9 Agustus 2018.

Sumarsono juga mengaku dimintai keterangan terkait istilah yang ada di NAD. Mulai dari Wali Nangore, syariat Islam dan perbedaan Otsus di NAD dengan ke-33 provinsi lain di Indonesia. Menurut Sumarsono, untuk anggaran otsus dibagikan kepada provinsi lain di Indonesia hanya istilahnya saja yang berbeda.

"Ditanyai apa itu Wali Nangro, syariat Islam. Perbedaannya apa dengan daerah lain. Otonomi daerah dibanding otonomi khusus bedanya apa, seperti apa? karena beda UU beda. Undang-Indang Nomor 11 aturan OTDA," ujarnya.

Sumarsono menjelaskan, pengalokasian dana Otsus berada pada gubernur selaku 'pembantu' pemerintah pusat. Mekanisme pemberian dana Otsus pun harus dikukuhkan pada aturan peraturan gubernur (pergub) sebagai payung hukum anggaran bisa dicairkan.

"Dana otsus itu memang untuk alokasinya memerlukan peraturan Gubernur. Itu saja. Jadi, makanya, Gubernur memiliki power juga. Sementara regulasinya itu saja. Banyak hal yang sifatnya regulasi," ucapnya.

Masih kata Sumarsono, pada pemeriksaan kali ini, penyidik KPK juga menanyakan perihal koordinator penanggung jawab anggaran otsus pada kasus suap dana DOKA yang membelit Irwandi Yusuf selaku gubernur nonatkif NAD dan Bupati nonaktif Bener Meriah Ahmadi. Namun, ia memastikan pengelolaan dan evaluasi program DOKA tidak melibatkan pihak luar. Semua laporan evaluasi program ada pada internal Kemendagri yakni pada Inspektorat Jenderal Otda Kemendagri.

"(Pengawasan) ada di Inspektorat daerah. Di kita hanya regulasi otsus-nya saja. Mengenai syariat Islam, urusan pusat daerah seperti apa, tapi pembagian tata kelolanya kita serahkan pada gubernurnya," katanya.

Selain mekanisme pembagian dana otonomi khusus, penyidik KPK juga meminta penjelasan terkait teori pembagian dana otonomi. Mulai dari distribusi dana Otsus pada anggaran di Kemendagri, Pemerintah Provinsi dan terakhir bermuara pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

"Iya penyidik tanya soal teori desentralisasi, kan ada dua. Desentralisasi simetris yang sifatnya umum. Artinya seluruh Indonesia. Kedua Desentralisasi asimetris yang sifatnya khusus. Khusus itu ada Aceh, Yogyakarta, Papua, Papua Barat. Sisanya umum," tutup Sumarsono.

Dalam kasus ini, Irwandi bersama dengan Ahmadi terjerat kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.

Adapun Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018 itu sebesar Rp 8 triliun. Pada proyek ini KPK sudah menetapkan dua pihak swasta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sebagai pihak vendor proyek. Keduanya bersama dengan Irwandi disebut sebagai penerima.

Sementara Ahmadi disebut sebagai pemberi agar bisa menerima lungsuran anggaran DOKA. Dalam konstruksi perkara, KPK menduga upaya pemberian uang Rp 500 juta dari Ahmadi kepada Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018.

Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee delapan persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dan setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA. 

Reporter: Dimeitri Marilyn
Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500