Proyek PLTU Riau 1 di Tenayan Raya. Foto: ptpjb.com

KPK Dalami Peran Komisi VII DPR Soal Perizinan Proyek PLTU Riau-1

Estimasi Baca:
Jumat, 3 Ags 2018 14:24:32 WIB

Kriminologi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami mekanisme perjanjian investasi pada proyek PLTU Mulutbang Riau-1. Komisi VII DPR RI sebagai mitra kerja akan dimintai keterangan mengenai izin divestasi antara PT PLN dengan vendor proyek, salah satunya PT Blackgold Natural Resources Limited.

"Tentu saja yang namanya perizinan ada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Salah satunya pasti izin pihak terkait (Komisi VII)," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung Dwiwarna KPK, Jumat, 3 Agustus 2018.

Menurut Febri, meskipun tetap mendalami peran pihak terkait, namun fokus lembaga antirasuah saat ini adalah pada peran Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni M Saragih dalam kasus tersebut. Ia diketahui menerima suap dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham PT Blackgold Natural Resources Limited.

"Tentu saja namanya perizinan tidak hanya satu orang saja. Pasti melibatkan banyak pihak. Tapi fokus kita kepada kasus suapnya terlebih dahulu. Baru kita dalami peran-peran pihak lainnya," ujar Febri Diansyah.

PLTU Mulutbang Riau-1 adalah bagian program Nawacita Presiden Joko Widodo. Rangkaiaan program proyek pembangunan sumber daya energi 35 ribu MegaWatt (MW) ini pun dimasukkan ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017. Proyek ini rencananya mulai beroperasi tahun 2020-2021.

Pemerintah pusat menunjuk langsung pengerjaan proyek kepada PT PLN Persero di bawah komando Sofyan Basir selaku Direktur Utama PLN. Dari situ, PT PLN kemudian menunjuk anak usaha PLN bernama PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) tahun 2015.

Pemilihan beberapa vendor swasta tersebut melalui mekanisme penunjukan langsung dengan berkoordinasi PT PLN Persero selaku perusahaan indukan PT PJB melalui jalur rapat direksi. Sampai akhirnya pada Januari 2018 baik PJB, PLN Batubara, Blackgold, dan anak usaha Blackgold yakni PT Samantaka Batubara menandatangani Letter of Inten (LoI). LoI disahkan untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas PLTU Riau-1.

Sementara itu, setiap pergerakan dari LoI sebagai mitra PT PLN Persero, Komisi VII memegang peranan sebagai pengawas dan pengontrol keberlangsungan proyek tersebut berjalan. Meskipun program ini tak memakai sumber APBN murni tapi bersumber pada nilai investasi bagi hasil tapi Komisi VII masih menjadi pengawas program.

Sebab, bila proyek ini berjalan pihak vendor maupun swasta bisa memperdayakan sumber energi di Riau tersebut selama 20 tahun ke depan dengan perjanjian divestasi pada konsep bagi hasil kepada pemerintah pusat.

Perjanjian penggunaan sumber daya energi ini bukanlah barang baru di dunia pemanfaatan Sumber Daya Alam Indonesia. Sebab, sebelumnya konsep divestasi bagi hasil sudah ada dari era zaman Presiden Soeharto yang mendatangkan PT Freeport ke Indonesia dalam pengelolaan tambang Mas di Papua.

Hal tersebut, tentu saja menutut peran pengawasan Komisi VII selaku mitra kerja PT PLN dalam pembangunan proyek multi years tersebut sebagai regulatory body (pengawas aturan) agar program PLTU Riau-1 tetap berjalan dan Pemerintah mendapatkan keuntungan besar atas kebijakan tersebut.

Dalam penggodokan proyek tersebut tahun 2015 silam, posisi Eni M Saragih di Komisi VII DPR adalah anggota biasa. Namun, sampai kini KPK belum merinci mengapa hanya Eni M Saragih yang mendapatkan fee senilai Rp 4,8 Miliar dari keuntungan proyek 2,5 persen pada proyek yang diperkirakan memiliki estimasi biaya 900 juta USD atau sekitar Rp 12,6 triliun.

Eni kemudian dicokok KPK saat ia baru menjabat Wakil Ketua Komisi VII selama empat bulan. Saat dikonfirmasi terkait kasus tersebut, Juri Bicara KPK Febri Diansyah mengaku masih melakukan pendalaman.

"Belum bisa kami jelaskan karena semua masih proses dan pada taraf pengembangan," ujar Febri Diansyah. MG

KOMENTAR
500/500