Anggota DPR Fayakhun Andriadi (08/08/2018). Foto: Kominfo.go.id

KPK Limpahkan Berkas Suap Proyek Bakamla, Fayakhun Segera Disidang

Estimasi Baca:
Rabu, 8 Ags 2018 17:05:27 WIB

Kriminologi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melimpahkan dakwaan dan berkas perkara terdakwa Fayakhun Andriadi. Dengan demikian, Fayakhun akan segera diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. 

"Siang ini, jaksa penuntut umum KPK telah melimpahkan dakwaan dan berkas perkara dengan terdakwa Fayakhun Andriadi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Fayakhun Andriadi yang merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar itu sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait dengan pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P pada tahun anggaran 2016 untuk Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI.

Febri menjelaskan, berkas perkara Fayakhun kurang lebih sebanyak 300 halaman yang berisikan dokumen-dokumen penanganan perkara seperti berita acara dan lampiran lainnya. 

"Selanjutnya, KPK menunggu jadwal persidangan kasus ini," ucap Febri.

Febri menyatakan bahwa dalam berkas itu lembaganya menguraikan dugaan penerimaan terdakwa Fayakhun dan sejumlah pihak yang terkait dengan kasus dugaan suap mengenai penganggaran di Bakamla RI.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 14 Februari 2018, KPK telah memeriksa Fayakhun sebagai tersangka sebanyak enam kali.

Fayakhun selaku anggota DPR RI 2014-2019 diduga menerima 1 persen dari Rp 1,2 triliun atau senilai Rp 12 miliar dari tersangka Fahmi Darmawansyah melalui M Adami Okta sebanyak empat kali.

Fayakhun juga diduga menerima uang 300 ribu dolar AS.

"Sejauh ini, yang bersangkutan baru mengembalikan Rp 2 miliar dari total penerimaan tersebut. Dugaan suap itu diduga merupakan 'fee' atas jasa Fayakhun dalam memuluskan anggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada APBN-P pada tahun anggaran 2016," ucap Febri.

Penulis: Marselinus Gual
Redaktur: Syahrul Munir
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500